Kepuasan Publik Atas Kerja Prabowo-Gibran di Bidang Hukum 72,1 Persen, Terendah dari Bidang Lain

JAKARTA, KOMPAS.TV - Survei Litbang Kompas terkait 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan bahwa 80,9 persen publik menyatakan puas.

Survei tingkat kepuasan publik ini terbagi dalam beberapa bidang, dan kali ini kita akan mengulas tingkat kepuasan publik di bidang penegakan hukum selama 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran di bidang hukum berada di angka 72,1 persen.

Sementara itu, 27,9 persen menyatakan tidak puas.

Dibandingkan dengan tiga bidang lainnya, yaitu politik dan keamanan (polkam), ekonomi, serta kesejahteraan sosial, tingkat kepuasan publik di bidang hukum menjadi yang terendah.

Namun, jika dilihat dari tren kepuasan publik di bidang penegakan hukum, angka 72,1 persen yang diraih Prabowo-Gibran jauh berada di atas hasil survei sebelumnya.

Pada survei terakhir Juni 2024, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah di bidang hukum hanya mencapai 57,4 persen.

Dalam 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran, angka tersebut melonjak hingga 14 persen.

Yang menarik adalah dalam hal pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sebanyak 76,5 persen publik mengaku puas dengan kinerja Prabowo-Gibran, sementara 19,8 persen responden menyatakan tidak puas.

Seperti apa gebrakan pemberantasan korupsi di era pemerintahan Prabowo-Gibran selama 100 hari kerja?

Kita akan mengulasnya bersama Kepala Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar, dan politisi Gerindra sekaligus Ketua Umum LISAN, Hendarsam Marantoko.

Baca Juga: [FULL] Pemerintah Jawab Soal Program Prabowo-Gibran yang Masih Wacana di 100 Hari Kerja

#prabowo #korupsi #100harikerja #gibran