Ketua Komisi IV DPR Desak Menteri KP Sakti Trenggono Ungkap Dalang di Balik Pagar Laut Tangerang

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi yang akrab disapa Titiek Soeharto mendesak Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono segera mengungkap siapa dalang di balik pemasangan pagar laut di perairan Tangerang, Banten yang mengganggu aktivitas nelayan.  

"Saya ingin ini secepat-cepatnya diselesaikan. Namun, karena melibatkan banyak kementerian dan lembaga lain, kami beri waktu kepada Pak Menteri. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terungkap siapa pihak di balik ini semua," ujar Titiek usai rapat kerja bersama Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono di gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/1/2025).  

Menanggapi adanya ketidakpuasan beberapa anggota Komisi IV atas penjelasan Menteri KP Sakti Trenggono, Titiek menegaskan, meski Komisi IV mengapresiasi langkah KKP dalam menangani kasus ini, pihaknya tetap meminta pemerintah meningkatkan antisipasi agar kasus serupa tidak berulang.  

Baca Juga: Klarifikasi Menteri KP Soal Sempat Minta Pembongkaran Pagar Laut Ditunda, Singgung Masalah Anggaran

"Sebagai wakil rakyat, kami harus proaktif memperjuangkan kepentingan konstituen. Kami puas KKP telah menjalankan tugasnya, tapi ke depan kami ingin ini diantisipasi lebih baik lagi. Jangan sampai kasus seperti ini terjadi lagi, apalagi sampai viral baru ada tindakan," ujarnya.  

Titiek juga menyoroti banyaknya kasus serupa di daerah lain. 

Ia berharap kasus pagar laut di Tangerang ini menjadi pelajaran untuk memetakan masalah-masalah di ruang laut secara lebih dini. 

"Belajar dari kasus ini, mungkin ke depan perlu dilakukan pemetaan mana saja wilayah yang bermasalah sehingga bisa dicegah lebih awal," katanya.  

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, pihaknya masih menyelidiki pemilik pagar laut di Tangerang, Banten yang telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, terutama nelayan. 

Ia mengakui, proses identifikasi pelaku tidak mudah dan memerlukan waktu.  

Baca Juga: Fraksi Golkar Soal Sertifikat Kawasan Pagar Laut Hingga Alih Fungsi Bakau oleh PIK 2 | PAGAR LAUT

"Hingga hari ini, kami masih dalam proses penyidikan. Tuntutan masyarakat jelas, ingin mengetahui siapa yang memasang pagar tersebut, tapi tidak mudah. Kami sudah mendapat beberapa petunjuk, namun tetap harus memanggil pihak-pihak terkait untuk memastikan kebenarannya," ujar Sakti Wahyu di Komisi IV DPR, Jakarta, Kamis (23/1). 

Ia juga mengatakan pengawasan menjadi tantangan besar bagi KKP karena keterbatasan alat dan teknologi.