Wakil Ketua Komisi IV DPR: Kalau Hari Ini Memagar Laut, Besok Membingkai Langit

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mempertanyakan pagar laut di perairan Tangerang, Banten, yang hingga saat ini belum juga jelas pemasangnya. Padahal, pemagaran dilaporkan sudah terjadi sejak pertengahan tahun 2024.

"Ini bukan baru terjadi," katanya dalam rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Kompleks Parlemen, Kamis (23/1/2025).

Dia pun memberikan majas, "kalau hari ini memagar laut, besok membingkai langit."

Alex berharap rapat kerja hari ini bisa memberikan titik terang.

"Pertanyaan kami hari ini, apa betul ini terkait PSN (Program Strategis Nasional)? Apa betul ada hubungan dengan PIK 2? Menteri beserta jajarannya harus bisa menjawab," pinta politikus PDIP ini.

Baca Juga: Pemilik Pagar Laut Tangerang Bakal Didenda Rp18 juta per Km

Sementara itu, anggota Komisi IV dari Fraksi PAN Herry Dermawan melontarkan kritik keras terhadap pemasangan pagar laut itu.

"Masyarakat sebenarnya hanya meminta hal sederhana, yakni bongkar pagar laut dan usut siapa di belakangnya. Semua pejabat, termasuk Bu Ketua Komisi IV, sudah sepakat dengan langkah ini," katanya dalam rapat yang sama.

"Pak Menteri, sesuai dengan namanya, tunjukkan kesaktian. Saya senang melihat kerja KKP yang sudah ke arah yang benar. Namun, untuk mengusut tuntas, tidak mungkin KKP bekerja sendiri. Koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain sangat penting," ujarnya

Namun sampai rapat berakhir, pelaku pemagaran laut tersebut tidak terungkap. Menteri Trenggono mengaku tidak tahu siapa yang melakukan itu.

"Nggak ada yang ngaku," ujarnya.

Trenggono menambahkan, dia tidak bisa menuduh tanpa bukti.

Baca Juga: Sekjen Kiara sebut HGB yang Dikeluarkan Kementerian ATR untuk Pagar Laut adalah Bentuk Kongkalikong

Sebelumnya, Ketua Komisi IV Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto menduga perusahaan besar sebagai dalang pemasangan pagar laut di Tangerang. Sebab perusahaan kecil tak mungkin bisa memasang pagar sepanjang kurang lebih 30 kilometer tersebut. 

"Ya kalau enggak perusahaan besar mana mungkin dia bikin pagar seperti itu ya, untuk apa gitu ya," kata Titiek di gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/1/2025).