Politikus PAN Kritik Keras Pemasangan Pagar Laut, Desak Dalangnya Diusut Tuntas

JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Komisi IV dari Fraksi PAN DPR RI Herry Dermawan melontarkan kritik keras terhadap pemasangan pagar laut di perairan Tangerang, Banten, yang sedang menjadi kontroversi. 

Dalam rapat kerja bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Herry menegaskan pentingnya langkah tegas untuk membongkar pagar laut sekaligus mengusut pihak-pihak yang terlibat.  

"Masyarakat sebenarnya hanya meminta hal sederhana, yakni bongkar pagar laut dan usut siapa di belakangnya. Semua pejabat, termasuk Bu Ketua Komisi IV, sudah sepakat dengan langkah ini," katanya dalam rapat tersebut, Kamis (23/1/2025). 

Herry memberikan apresiasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atas langkah-langkah yang telah diambil untuk menyelesaikan masalah ini. 

Ia menekankan, pengusutan untuk membongkar pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan pagar laut di Tangerang, tidak bisa dilakukan KKP sendirian.

Baca Juga: Anggota Komisi IV di Depan Menteri KP: Siapa Dalang di Balik Pemasangan Pagar Laut?

"Pak Menteri, sesuai dengan namanya, tunjukkan kesaktian. Saya senang melihat kerja KKP yang sudah ke arah yang benar. Namun, untuk mengusut tuntas, tidak mungkin KKP bekerja sendiri. Koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain sangat penting," ujarnya.  

Herry mencontohkan permasalahan terkait Hak Guna Bangunan (HGB) yang bukan merupakan kewenangan KKP. 

Ia mendorong agar dibentuk tim khusus lintas kementerian untuk menyelesaikan kasus ini secara tuntas.  

"Masalah ini sebenarnya sudah hampir selesai. Kami tinggal menunggu laporan dari Pak Menteri tentang batas waktu penyelesaian kasus ini. Siapa ketua timnya, silakan ditentukan, yang penting semua pihak berkoordinasi," ujar Heri.  

Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto menduga perusahaan sebagai dalang pemasangan pagar laut di Tangerang. 

Menurut dia, perusahaan kecil tak mungkin bisa memasang pagar sepanjang kurang lebih 30 kilometer tersebut. 

"Ya kalau enggak perusahaan besar mana mungkin dia bikin pagar seperti itu ya, untuk apa gitu ya," kata Titiek di gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/1/2025). 

Baca Juga: Pemilik Pagar Laut Tangerang Bakal Didenda Rp18 juta per Km

Meski begitu, ia enggan menuduh sosok di balik perusahaan tersebut.

"Saya juga sebagai anggota dewan, sebagai rakyat biasa kita juga ingin tahu siapa sih yang menyuruh, yang membiayai, yang memiliki pagar laut ini kita juga ingin tahu. Dan mudah-mudahan bisa kita percayakan kepada pemerintah supaya bisa menemukan," ujarnya.