Sekjen DPP PKS Aboe Bakar Minta Pemerintah Tidak Membuat Kebijakan yang Memberatkan Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS TV - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengingatkan pemerintah agar tak membuat kebijakan yang memberatkan masyarakat. 

Habib mengatakan, daya beli masyarakat sedang melemah, sehingga diperlukan kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat. 

Ia mengakui setelah menyerap aspirasi masyarakat dari Kalimantan Selatan banyak mengeluhkan harga kebutuhan pokok yang mahal. 

Baca Juga: Sekjen PKS: Keberhasilan Prabowo Bergantung pada Kemampuan Jaga Diplomasi

"Mereka menaruh harapan besar agar tidak ada kebijakan yang semakin memberatkan, terutama dalam hal perpajakan. Mereka berharap pemerintah tidak menaikkan pajak yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat," kata Habib dalam keterangannya, Selasa (21/1/2025). 

Selain itu, masyarakat berharap pemerintah membantu perbaikan kondisi perekonomian. 

“Ada permintaan untuk menstabilkan harga pangan operasi pasar. Selain itu mereka berharap ada bantuan sosial untuk mendorong daya beli masyarakat," kata anggota Komisi III DPR RI tersebut. 

Di samping itu, aspirasi dari mitra kerja juga menjadi perhatian. 

Salah satunya datang dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kalimantan Selatan, yang berharap mendapatkan gedung baru untuk operasional mereka. 

Hingga saat ini, BNN Kalimantan Selatan masih menggunakan gedung pinjaman dari pemerintah provinsi.  

“BNN Kalimantan Selatan membutuhkan fasilitas yang lebih layak agar dapat menjalankan tugas dengan optimal, terutama dalam memberantas peredaran narkoba di daerah. Ini adalah kebutuhan mendesak yang harus kita perjuangkan,” katanya.

Tak hanya itu, para hakim juga menyampaikan harapan agar kesejahteraan mereka lebih diperhatikan.

Baca Juga: Pemerintah Siap Perbaiki Regulasi Pinjaman Daring, Langkah Hukum Tegas Disiapkan

“Saya juga sempat menyerap aspirasi dari para hakim di Kalimantan Selatan, mereka memerlukan perhatian tentang kesejahteraan. Dengan kesejahteraan yang layak akan mendorong profesionalisme dalam menegakkan hukum," katanya.