Anggota Komisi IV DPR Minta Pemda Optimalkan APBD untuk Bantu Makan Bergizi Gratis

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota Komisi IV DPR, Robert J. Kardinal meminta Pemerintah daerah (Pemda) untuk aktif berkontribusi mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini menyusul kebijakan Pemerintah pusat untuk membuka seluasnya bagi siapapun yang mau berpartisipasi dalam program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut

"Sebagai wujud nyata kolaborasi bersama, Pemda dapat memanfaatkan dana APBD. Dana yang bersumber dari dana desa juga dapat dioptimalkan mendukung kesuksesan program ini," kata Robert kepada wartawan, Jumat (17/1/2025).

Robert menuturkan, partisipasi aktif pemda dan desa dalam program MBG dapat menjadi langkah strategis untuk mencapai tujuan utama dari program ini.

Baca Juga: Prabowo Buka Peluang Pemda Ikut Biayai Program Makan Bergizi Gratis

Nilai total anggaran yang disediakan pemerintah dari APBN untuk MBG ini sebesar Rp 71 triliun.

Dengan dukungan APBD, ditambah alokasi dana desa, maka kemampuan fiskal pemerintah untuk mendorong kelanjutan program ini jauh lebih besar.

Sebab anggaran yang ada, benar-benar dialokasikan untuk menopang apa yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.

"Fokus pada alokasi anggaran untuk kebutuhan dasar seperti pangan bergizi memiliki nilai manfaat yang tinggi bagi masyarakat dibandingkan pengeluaran untuk kebutuhan yang kurang prioritas," ujarnya.

Politikus Partai Golkar ini pun sangat yakin, dengan modal pendekatan ini, program MBG dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat lokal dan menciptakan generasi penerus yang lebih sehat dan produktif.

Manfaat program MBG ini pun jauh lebih terasa. Manfaat tersebut, kata Robert, antara lain meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal melalui distribusi makanan bergizi kepada anak-anak asli daerah.

Dapat memaksimalkan potensi sumber daya lokal untuk pengadaan bahan pangan, sehingga turut mendukung perekonomian daerah. Dan, memastikan ada tanggung jawab bersama antara Pemerintah pusat dan daerah.

"Dengan bersama-sama memaksimalkan potensi dan dana yang dimiliki, Pemerintah dapat memastikan bahwa program MBG ini berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, khususnya anak-anak Indonesia sebagai penerus bangsa," ujarnya.

"Jadi apa yang disampaikan Presiden Prabowo, saya sangat mendukung kebijakan beliau membuka akses seluas-luasnya untuk mendapatkan makanan bergizi bagi masyarakat di daerah, terutama yang berada di kampung-kampung, seperti di Papua, itu adalah 99 persen orang asli Papua," ujarnya.

Dia berharap, pemda di kawasan Papua dapat mengambil inisiatif untuk menindaklanjuti kebijakan strategis dari Presiden Prabowo.

Dia yakin, jika inisiatif ini benar-benar dijalankan oleh Pemda di Papua, maka masyarakat Papua bisa lepas dari masalah kemiskinan dan persoalan gizi yang selama ini menjadi momok di Papua.

"Akses untuk makanan bergizi terbuka lebar. Sehingga program MBG bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan anak di Papua, meningkatkan angka lahir dan mengatasi masalah kesehatan serta stunting," ujarnya.

Baca Juga: Komentar Istana soal Kasus Siswa SDN Sukoharjo Keracunan Makan Bergizi Gratis

Sebelumnya, Presiden Prabowo membuka peluang bagi pemda untuk ikut mendukung program MBG yang telah berjalan sejak 6 Januari 2025.

Ia menyatakan, pemerintah pusat menyambut baik partisipasi dari berbagai pihak untuk menyukseskan program unggulan tersebut.

"Dari pemda juga ingin ikut serta, para gubernur, bupati, ingin ikut serta. Monggo, kita buka siapa pun yang mau ikut serta," kata Prabowo usai menghadiri Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2025), dikutip dari Kompas.com.