Mulai Januari Ini, Presiden Prabowo Setuju Bantuan Pangan Beras Diberikan 6 Bulan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Prabowo Subianto setuju bantuan pangan beras 10 kilogram disalurkan selama enam bulan pada tahun 2025 kepada penerima manfaat.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi sebagaimana dikutip dari Antara, Rabu (1/1/2024).

“Alhamdulillah, Bapak Presiden Prabowo sudah merestui bantuan pangan beras selama enam bulan tahun 2025. Jadi Januari, lalu Februari. Kemudian yang empat bulan lagi, nanti disesuaikan kapan bulannya,” kata Arief.

Arief menyampaikan, usulan menambah bantuan pangan beras menjadi 6 bulan disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada Rapat Terbatas, Senin (30/12/2024). Kemudian pada rapat tersebut diputuskan penambahan alokasi bantuan pangan beras menjadi enam bulan untuk menjaga keseimbangan hulu dan hilir.

Baca Juga: Polda Metro Siap Jemput Paksa Firli Bahuri jika Mangkir Lagi dari Panggilan

“Tapi yang pasti pemerintah bersama Bulog siap mendistribusikan total enam bulan alokasi dan total berasnya 960 ribu ton kepada 16 juta PBP (Penerima Bantuan Pangan) pada 2025 sesuai usulan Bapak Menko Pangan kemarin dalam Ratas,” ujar Arief.

Oleh karena itu, Arief menuturkan pemerintah terus mempertajam database penerima bantuan pangan (PBP).

“Kita pahami, untuk bantuan pangan beras di 2025, pemerintah terus mempertajam database penerima PBP. Untuk itu, kita fokuskan pada kelompok desil 1 dan 2 serta perempuan yang merupakan perempuan kepala keluarga yang miskin dan lansia tunggal,” jelas Arief.

Untuk diketahui, database penerima bantuan pangan beras di 2025 akan menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas).

Baca Juga: Stella Christie Akui Aktif Perkenalkan Indonesia sebelum Jadi Wamen

“Rinciannya terdiri atas 15,6 juta PBP desil 1 dan 2, serta 400 ribu PBP perempuan kepala rumah tangga miskin dan lansia tunggal,” ujar Arief.

Nantinya program ini akan menjadi salah satu program Pemerintah yang memiliki andil terhadap penurunan tingkat kemiskinan sebagaimana disebut Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi.