KPK Ingatkan Hasto untuk Laporkan Bukti Skandal Korupsi Elite Politik

JAKARTA, KOMPAS TV - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto diminta untuk melaporkan bukti video terkait skandal korupsi yang melibatkan elite politik. Permintaan itu diminta oleh Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika Sugiarto. 

Tessa menyebut, permintaan Hasto itu penting untuk ditindaklanjuti, bila disertai dengan alat bukti yang lengkap. 

"KPK berharap siapa pun yang memiliki informasi terkait dugaan tindakan korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum yang berwenang menangani perkara korupsi," ujar Tessa, pada Minggu (29/12/2024), seperti dikutip dari Kompas.com.

Baca Juga: Fakta-fakta Hasto Ditetapkan Jadi Tersangka KPK Kasus Harun Masiku, Megawati Bakal Diperiksa?

Ia mengingatkan Hasto dapat menyerahkan bukti tersebut kepada Polri, Kejaksaan Agung, atau langsung kepada KPK.  Aparat penegak hukum akan menindaklanjuti bukti yang dilaporkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

"Agar dapat dilakukan tindakan sesuai prosedur yang berlaku," ujarnya.

Secara terpisah, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menegaskan bahwa setiap laporan dari masyarakat yang menyangkut dugaan korupsi pasti akan ditindaklanjuti.

"Semua laporan masyarakat yang mengandung dugaan korupsi akan ditindaklanjuti," kata Fitroh kepada Kompas.com pada hari yang sama.

Sebelumnya, Juru Bicara PDI-P, Guntur Romli, menyatakan bahwa Hasto Kristiyanto berencana mengungkap bukti berupa video skandal yang melibatkan petinggi negara dan elite politik di Indonesia.

Baca Juga: Ketum Parpol Bahas PDIP & Hasto Saat Bertemu Prabowo di Kertanegara, Ini Kata Bahlil

Menurut Guntur, ancaman untuk mempublikasikan bukti tersebut merupakan bentuk perlawanan atas dugaan kriminalisasi yang dialami Hasto terkait kasus Harun Masiku.

“Betul (akan diungkap ke publik). Ini adalah bentuk perlawanan, bukan serangan balik, terhadap kriminalisasi,” ujar Guntur pada Jumat (27/12/2024).

Ia juga mengklaim bahwa video tersebut memuat bukti kuat tentang bagaimana elite politik menyalahgunakan kekuasaan untuk korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum.