JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan atau PDI-P Hardiyanto Kenneth menyebut, banjir rob yang merendam wilayah Jakarta Utara akan menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno.
Kenneth menjelaskan, bahwa alokasi dana Rp2 triliun dalam APBD 2024 untuk penanganan banjir harus digunakan secara tepat sasaran. Dana tersebut mencakup revitalisasi waduk, saluran drainase, serta operasional alat berat untuk pengerukan lumpur.
"Banjir rob adalah pekerjaan rumah besar untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno. Pemprov Jakarta harus menunjukkan komitmen jangka panjang dalam melindungi warganya dari dampak banjir rob," kata Kenneth dalam keterangannya yang diterima Kompas.tv, Selasa (17/12/2024).
Baca Juga: Imbas Banjir Rob, Operasional Kereta Tanjung Priok-Stasiun Kota Dihentikan Sementara
Menurut dia, banjir rob sebagai masalah serius yang memerlukan pendekatan komprehensif.
"Banjir rob biasanya terjadi karena peningkatan permukaan air laut selama musim hujan atau pasang tinggi, diperparah oleh faktor alam seperti gelombang tinggi, angin laut, dan perubahan iklim. Selain itu, kondisi geografis Jakarta yang lebih rendah dari permukaan laut serta penurunan tanah akibat ekstraksi air tanah turut memperburuk situasi," kata Kenneth.
Ia menilai perlunya langkah-langkah strategis untuk mitigasi banjir rob. Ia menyebut proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall dalam skema National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) sebagai salah satu solusi jangka panjang, tetapi perbaikan tanggul-tanggul yang rusak harus segera dilakukan.
"Tanggul di sepanjang garis pantai Jakarta seringkali jebol dan menyebabkan banjir. Pemerintah perlu memastikan perbaikan tanggul yang rusak dan membangun waduk tambahan di pesisir untuk menampung limpasan air laut," ujarnya.
Ia menambahkan, pentingnya optimalisasi rumah pompa air untuk memindahkan genangan kembali ke laut, menjaga kebersihan saluran drainase, dan meningkatkan edukasi masyarakat terkait mitigasi bencana.
"Pemprov harus memberikan informasi tentang jadwal pasang surut dan langkah-langkah evakuasi, serta mengevakuasi warga ke tempat aman saat banjir terjadi," katanya.
Selain itu, Kenneth menyoroti perlunya pengelolaan air tanah yang lebih baik untuk mencegah penurunan permukaan tanah.
"Pengambilan air tanah yang berlebihan harus dihentikan dengan menyediakan akses air bersih melalui jaringan perpipaan," tuturnya.
Baca Juga: Banjir Rob Kembali Rendam Permukiman Nelayan di Pesisir Utara Subang, 5 Desa Terdampak
Ia juga menyarankan restorasi mangrove untuk melindungi garis pantai secara alami dari gelombang tinggi dan abrasi.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.