Kompas TV nasional hukum

Ketua KPK: Isi LHKPN Lebih Banyak Abal-Abal daripada Benarnya, Fortuner Harga Rp6 Juta

Kompas.tv - 10 Desember 2024, 10:49 WIB
ketua-kpk-isi-lhkpn-lebih-banyak-abal-abal-daripada-benarnya-fortuner-harga-rp6-juta
Ketua KPK Nawawi Pomolango. (Sumber: Tangkapan layar Kompas TV)
Penulis : Ninuk Cucu Suwanti | Editor : Edy A. Putra

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengatakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan kepada lembaganya lebih banyak diisi data abal-abal dan amburadul.

Nawawi mengatakan hal itu dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Mahmakah Agung, Senin (9/12/2024).

"Kita minta perhatian dari pemerintah bahwa ternyata pengisiannya itu lebih banyak abal-abal daripada benarnya, fakta pengisian itu enggak benar lebih banyak gitu," katanya, dikutip dari Kompas.com.

Nawawi pun mencontohkan salah satu bukti nilai harta kekayaan di LHKPN yang tidak sesuai dengan kebenaran yakni kendaraan Fortuner seharga Rp6 Juta.

Dia pun menyoroti tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN yang tidak disertai dengan kejujuran.

Baca Juga: KPK Endus Indikasi Suap dan Gratifikasi di LHKPN Pejabat

"Pengisian LHKPN kan lebih banyak amburadulnya ada Fortuner diisi harganya Rp6 juta, kita nanya ke dia gitu di mana dapat Fortuner Rp6 juta, kita pengen beli juga 10 gitu kan," ujar Nawawi.

Dia kemudian menceritakan tiga perkara korupsi yang lahir dari temuan tim LHKPN. Saat itu, kata Nawawi, ramai fenomena pejabat memamerkan kekayaan dan KPK menyikapinya dengan memeriksa LHKPN.

Hasilnya, ditemukan sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan yang tidak mengisi LHKPN sesuai kekayaannya.

Baca Juga: KPK Ungkap Isi LHKPN Pejabat Memprihatinkan

Ketiga pejabat itu adalah eks Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono, eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto, dan eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo.

“Apa yang kita temukan itu jungkir balik faktanya itu ada ratusan bahkan lebih daripada itu yang kita temukan bahwa ketidakjujuran dalam pengisian LHKPN,” tuturnya.


 




Sumber : Kompas.com




BERITA LAINNYA



FOLLOW US




Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.


VIDEO TERPOPULER

Close Ads x