Senator Jateng Sesalkan Mobilisasi Kades untuk Pilkada: Masalah Ini Cukup Serius

SEMARANG, KOMPAS.TV - Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dari Jawa Tengah, Muhdi menyayangkan mobilisasi kepala desa-kepala desa di provinsi tersebut oleh pasangan calon (paslon) yang berkontestasi di pilkada serentak 2024. Menurutnya, mobilisasi kades untuk politik praktis menjadi masalah "cukup serius" dan tak sekadar persoalan netralitas ASN.

Muhdi mengakui netralitas kepala desa menjadi isu yang ramai disorot jelang pilkada serentak. Hal ini disampaikan Muhdi dalam acara penyerapan aspirasi terkait pilkada serentak di Kota Semarang, Selasa (12/11/2024).

"Salah satunya yang masif kan masalah netralitas kades atau adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon untuk mengumpulkan kades," kata Muhdi.

Baca Juga: Mendagri Tito Setuju Penyaluran Bansos Disetop Jelang Pilkada Serentak 2024

Mantan rektor Universitas PGRI Semarang itu menyampaikan, netralitas kades menjadi isu serius karena bertanggung jawab atas suatu wilayah.

Terlebih lagi, Muhdi menilai masyarakat desa umumnya kekurangan akses informasi dan pendidikan yang cukup sehingga rawan terpengaruh penyelewengan wewenang kades.

"Masalah ini memang cukup serius. Bahkan lebih serius karena dia punya wilayah dan itu strategis," kata Muhdi dikutip Antara.

"Kami menyesalkan apabila masih akan terus terjadi upaya-upaya semacam itu dari para calon. Saya berharap jangan lakukan itu." 

Senator Jateng itu pun berharap Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terus melakukan pengawasan terhadap upaya paslon memanfaatkan kades untuk kepentingan politik.

Isu mobilisasi kades di Jawa Tengah mencuat usai beberapa kali ditemukan acara pengumpulan kades untuk mendukung salah satu paslon. Bawaslu Kota Semarang sendiri pernah dua kali mendapati acara serupa di wilayahya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto menyoroti Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu daerah yang memiiki masalah netralitas ASN dan kepala desa. 

Bima Arya mengaku telah meninjau provinsi-provinsi di Indonesia dan mendapati bahwa netralitas pejabat di Jawa Tengah dan Jawa Timur bermasalah.

"Kemarin keliling ke Jateng dan Jawa Timur ini memang dua daerah yang ada dinamika tersendiri berdasarkan aduan yang masuk terkait dengan netralitas ASN, termasuk juga kepala desa," kata Bima Arya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR di Senayan, Jakarta, Senin (11/11).

Baca Juga: Prabowo Kampanyekan Luthfi-Yasin, Bawaslu Jateng Pertimbangkan Datangi Istana untuk Klarifikasi