Viva Yoga: Pembekalan di Akmil Magelang Bahas Tata Pemerintahan yang Modern dan Pencegahan Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Prabowo Subianto disebut akan membahas perihal tata pemerintahan yang modern dalam pembekalan menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi sebagaimana dikutip dari Kompas.com, Kamis (24/10/2024).

“Pembekalan tata kelola pemerintahan yang modern, yang clean goverment, termasuk juga materi-materi pencegahan korupsi. Kemudian orientasi hilirisasi dan pengembangan pertumbuhan ekonomi,” kata Viva.

Viva menuturkan, tidak semua pos kementerian bakal mempresentasikan rencana kerja dalam pertemuan itu. Menurut Viva, hanya beberapa kementerian yang sesuai dengan tiga materi tersebut yang kemungkinan ikut berbicara pada forum di Akmil.

Baca Juga: Personel TNI/Polri Bersiaga Jelang Kedatangan Prabowo-Gibran dan Kabinet Merah Putih di Magelang

“Tidak setiap kementerian, tapi yang terkait tema-tema yang saya sebutkan. Kalau soal korupsi ada KPK ada Kejagung, hilirisasi ada ESDM, kemudian Menteri BUMN akan memberikan paparan,” ujarnya.

Viva lebih lanjut menjelaskan, pembekalan di Akmil akan berbeda dengan pembekalan yang dilaksanakan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada pekan lalu. Di Hambalang, kata Viva, Prabowo mengundang sejumlah tokoh dari luar negeri untuk ikut memberikan pembekalan pada para calon menteri, calon wakil menteri, dan kepala badan.

Sementara di Akmil, sambung Viva, pembekalan dilakukan untuk menyamakan persepsi dan pemikiran atas visi dan misi Prabowo.

“Ya itu (di Hambalang) kan dalam rangka untuk memperluas cakrawala berpikir kan, tapi kalau sekarang lebih diorientasikan pada persamaan persepsi dan pemikiran atas terjemahan atas visi presiden, langsung konkrit,” jelasnya.

Baca Juga: Siang Ini, Presiden Prabowo, Wapres Gibran, Menteri dan Wamen Bertolak ke Akmil Magelang

“Ketiga dan yang keempat, membangkitkan rasa kebersamaan bahwa pembantu presiden itu harus satu tidak boleh ada ego kementerian atau ego sektoral karena tujuan akan sama untuk dapat meningkatkan kinerja pemerintahan,” tambahnya.