JAKARTA, KOMPAS.TV - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memprediksi kabinet gemuk yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto berpotensi mengalami perombakan dalam waktu satu tahun ke depan.
Penilaian ini didasarkan pada analisis efisiensi dan kemampuan kabinet dalam mewujudkan program asta cita.
Ekonom Senior INDEF Didin S. Damanhuri menyatakan kabinet yang terlalu besar tidak akan efisien dari segi manajemen span of control.
"Dalam waktu maksimal 1 tahun, Prabowo akan menilai kinerja dari para menteri, wakil menteri, kepala badan, dirjen sampai bupati dan wali kota, apakah bisa menerjemahkan visi misi Prabowo dalam KPI masing-masing," kata Didin dalam Diskusi Publik INDEF Selasa (22/10) dikutip dari Kontan.
Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Disorot
Damanhuri menekankan bahwa target pertumbuhan ekonomi 8% menjadi tolok ukur penting. Jika target ini tidak tercapai, kabinet gemuk berpotensi dirombak.
Ia juga menggarisbawahi tantangan pembiayaan program prioritas karena sempitnya ruang fiskal APBN, terlebih dengan beban utang warisan era Jokowi yang mencapai Rp8.461 triliun.
Senada dengan Damanhuri, Ekonom Senior INDEF Fadhil Hasan memperkirakan kabinet super gemuk akan mengalami kelambatan gerak dalam satu hingga dua tahun ke depan.
Baca Juga: Usai Dilantik Prabowo, Sejumlah Menteri Bingung Akan Berkantor di Mana
"Size itu matters dalam hal efisiensi. Dengan kabinet super gemuk, dalam satu tahun, dua tahun, gerakan pasti lamban dan akan mengalami kelumpuhan," ungkapnya.
Fadhil mengidentifikasi beberapa permasalahan potensial dalam kabinet besar:
"Dengan banyaknya jumlah kementerian/lembaga, mereka akan disibukkan dengan pembagian kewenangan, masalah internal masing-masing soal koordinasi satu sama lain, sampai hal-hal teknis seperti kantornya di mana juga masih belum jelas," kata Fadhil.
Pembentukan kabinet super gemuk ini dinilai sebagai bentuk eksperimen Prabowo untuk menguji efektivitas struktur pemerintahan yang baru.
Namun, Fadhil memperingatkan bahwa pendekatan ini berisiko membuang waktu.
"Akan wasting time kalau harus dirombak dalam waktu satu hingga dua tahun ke depan," ujarnya.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.