Banyak Kementerian Baru di Kabinet Merah Putih, Sejumlah Menteri Masih Bingung Ngantor di Mana

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sejumlah menteri mengaku masih belum tahu lokasi kantornya usai ditunjuk Presiden Prabowo Subianto dalam susunan Kabinet Merah Putih. Kabinet gemuk Prabowo terdiri dari 48 kementerian, lebih banyak dibanding pemerintahan sebelumnya yang berjumlah 34 kementerian.

Beberapa kementerian baru Prabowo merupakan hasil pemecahan kementerian di Kabinet Indonesia Maju II. Menteri-menteri yang menjabat di kementerian baru sebagian belum tahu pasti di mana letak kantornya usai pengumuman kabinet pada Minggu (20/10/2024) kemarin.

Baca Juga: Keterangan Cak Imin, Yusril, hingga Airlangga usai Dilantik Jadi Menteri di Kabinet Prabowo Subianto

Salah satu menteri yang belum tahu di mana kantornya adalah Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ketua Umum Partai Demokrat itu menyebut kantor untuk kementeriannya sedang dicarikan.

"Nah, itu (kantor) juga belum kita ketahui secara pasti karena ini pos baru. Tidak hanya kemenko ini, tapi ada kemenko lainnya, karena benar-benar baru. Kami baru mendapatkan informasi lagi dicari yang pas kira-kira di mana," kata AHY di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10).

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga belum bisa memastikan di mana letak kantornya.

"Belum tahu (letak kantor). Ya, nanti siapa mau kasih, lah," kata Zulkifli Hasan dikutip Tribunnews.

Selain itu, terdapat kementerian baru yang disebut akan berkantor di gedung kementerian yang sudah ada. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Kemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut pihaknya akan menumpang di gedung bekas kantor Kementerian Hukum dan HAM era Jokowi di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.

"Iya, nanti berkantor di Rasuna Said di Kemenkumham," kata Yusril.

Sedangkan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengaku pihaknya akan menumpang berkantor di gedung Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) yang dipimpin Pratikno.

"Jadi satu ini (kantornya). Ya, pemilihan dan penugasan terutama saya spesifik bidang pemberdayaan institusi maupun individu," kata Cak Imin.

Baca Juga: Menko Hukum Prabowo Sebut Tragedi 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat, Beda dari Pemerintah Sebelumnya