Pengamat: Orang Tak Takut Korupsi Hanya Diberi Pidato, Prabowo Harus Komitmen Kebijakan Nyata

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengamat Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada (FH UGM), Zaenur Rohman menegaskan, pidato Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak cukup memberi rasa takut pelaku korupsi.

Oleh karena itu, Prabowo Subianto harus benar-benar membuktikan komitmennya dalam pemberantasan korupsi melalui kebijakan yang nyata.

“Ya kita apresiasi ya bahwa di awal masa pemerintahan sebelum beliau menjabat, Pak Prabowo menegaskan komitmen antikorupsinya. Namun tentu komitmen lisan tidak akan pernah cukup, perlu ditindaklanjuti dalam komitmen kebijakan, orang tidak akan takut melakukan korupsi hanya diberi pidato,” ujar Rohman dalam program dialog Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Senin (14/10/2024).

Baca Juga: Usai Lantik Menteri dan Wamennya Nanti, Prabowo Subianto Lakukan Pemantapan Komitmen

Menurut Rohman, Prabowo perlu menunjukan instrumen pemberantasan korupsi yang efektif di dalam pemerintahannya.

Sebagaimana diketahui, pemberantasan korupsi mengalami penurunan yang sangat drastis 10 tahun terakhir, bahkan terjadi stagnasi.

“Salah satu yang ditunggu publik adalah komitmen presiden terpilih Prabowo nanti, yang pertama harus mengembalikan independensi KPK, caranya seperti apa, ya kembali melakukan revisi undang-undang KPK,” ujarnya.

Baca Juga: Presiden Jokowi Beri Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti untuk 7 Kesatuan di Polri

“Yang kedua adalah instrumen hukum yang dapat secara efektif mendukung pemberantasan korupsi. Presiden Jokowi sudah mengirimkan surat mengenai RUU perampasan aset, sampai sekarang mandek tidak dibahas oleh DPR, tentu dengan koalisi yang besar presiden terpilih Prabowo punya modal politik yang sangat kuat untuk bisa mempercepat pembahasan RUU perampasan aset,” tambahnya.