Jelang Purnatugas, Jokowi: Tidak Boleh Memutuskan Hal yang Strategis

JAKARTA, KOMPAS.TV – Menjelang purnatugas pada 20 Oktober 2024, Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi mengaku tidak boleh mengambil keputusan terkait kebijakan strategis.

Pernyataan Jokowi tersebut ia sampaikan usai meninjau sekolah dan pasar di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (3/10/2024).

Jokowi menyampaikan hal itu menanggapi permintaan pencabutan kebijakan dan pembukaan moratorium daerah otonom baru (DOB), yang mencakup pembentukan Kabupaten Pantar terpisah dari Kabupaten Alor.

Baca Juga: Istana Respons MAKI soal Jokowi Dilarang Serahkan Nama Capim KPK kepada DPR

"Saya ini tinggal 3 minggu tidak boleh memutuskan hal yang strategis ya," ungkap Jokowi, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (3/10).

Ia menyarankan untuk menanyakan keputusan mengenai kebijakan strategis, termasuk aspirasi masyarakat terkait DOB Pantar, kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Nanti ditanyakan ke presiden baru, ke pemerintahan baru," tutur Presiden Jokowi.

Baca Juga: Jokowi Akan Bisiki Prabowo agar Lanjutkan Program Bantuan Beras 10 Kg

Diketahui, sejumlah aktivis di Kabupaten Alor berharap agar Pantar menjadi kabupaten baru terlepas dari Kabupaten Alor yang saat ini menjadi kabupaten induk.

Namun, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa pencabutan moratorium pembentukan daerah otonom baru akan diserahkan kepada pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Baca Juga: Rencana Prabowo Bertemu Megawati Sebelum Pelantikan, Jokowi Beri Respons Baik?