Jokowi Beri Arahan Pejabat di IKN, Setpres Sebut Sudah Direncanakan Sejak Jauh Hari

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pengarahan dan pengumpulan pejabat TNI/Polri di Ibukota Negara Nusantara (IKN) oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sudah direncanakan sejak jauh hari.

Penjelasan itu disampaikan oleh Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Kamis (12/9/2024), menjawab pertanyaan tentang pengarahan Jokowi di IKN pada hari ini.

“Sudah direncanakan sejak jauh-jauh hari karena dalam kesempatan tersebut beliau juga ingin menyampaikan tentang keamanan di masa pilkada, pemberantasan narkoba, maupun judi online,” tuturnya.

“Jadi ini memang sudah direncanakan jauh-jauh hari, dan alhamdulillah tadi terlaksana dengan baik,” ucapnya menegaskan.

Saat ditanya mengenai apakah Jokowi membaca adanya potensi gangguan, mengingat dalam arahannya Jokowi meminta agar aparat menjaga stabilitas politik dan sosial menjelang transisi pemerintahan, Yusuf hanya mengatakan semua ingin masa transisi berjalan baik.

Baca Juga: Berkantor di IKN, Presiden Jokowi Kumpulkan TNI-Polri di Istana Negara! Ini Pesannya

“Jadi kita semua tentu saja ingin dalam prosesi transisi nanti berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada hambatan apa pun,” kata dia.

“Itu adalah harapan kita bersama dan tentu sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk sama-sama menjaga situasi agar proses transisi berjalan dengan baik sebagaimana harapan kita semua sebagai anak bangsa,” ujarnya.

Sementara Direktur Eksekutif Indeks Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi yang juga menjadi narasumber dalam dialog itu menyebut, pilkada serentak yang dilaksanakan bersamaan oleh 500 daerah baru kali ini terjadi.

“Agenda jangka pendek kan pilkada serentak dan ini baru pertama kali ada pilkada di lebih dari 500 kabupaten/kota dan 37 provinsi, sebelumnya kan keserentakan itu hanya berlangsung antara 100 sampai 200 an wilayah,” katanya

“Jadi kalau misalnya ada ketidaksiapan dari aparat keamanan baik TNI, terutama Polri, itu menjadi masalah karena masing-masing aparat keamanan menjaga wilayahnya sendiri-sendiri,” imbuhnya.

Ia kemudian memisalkan Pilkada Bogor bersamaan dengan daerah yanjg bertetangga, tentu akan sulit bagi aparat untuk mengirim personel BKO jika terjadi masalah kemanan di daerah itu.

“Misalnya Bogor melaksanakan pilkada kemudian wilayah di sampingnya juga menggelar pilkada, salah satunya kalau ada masalah keamanan maka tidak bisa mem-BKO kan aparat yang satu ke tempat yang lain, karena masing-masing sibuk dengan tugas dan justisi masing-masing,” tuturnya.

Menurutnya, pada titik tersebut memang perlu ada antisipasi keserentakan pilkada.

“Ini yang perlu dicatat, kan pilkadanya dilakukan pada 27 November, pada saat Pak Prabowo sudah resmi menjadi presiden,” tambahnya.

Baca Juga: Jokowi Jawab Isu akan Masuk Wantimpres Usai Lengser: Saya Mau Pulang ke Solo

“Makanya tadi saya sebut sebenarnya acara pertemuan presiden dengan aparta TNI Polri, kemudian dilaksanakan di IKN itu maknanya lebih simbolik, karena apaun sudah dilaksanakan di bawah presiden baru,” ujarnya.

Jokowi, kata dia, ingin memberi pesan simbolik bahwa Indonesia punya ibu kota baru dan ibu kota baru itu perlu dilanjutkan.

“Jadi maknanya nggak lebih dari situ, soal yang lain bisa diselesaikan di Jakarta, bisa dituntaskan di Jogja karena Istana Negara ada juga di Jogja,” tambah Burhanudin.