Menag Tantang Pansus Haji DPR Buktikan Adanya Dugaan Gratifikasi Kuota Haji

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menantang Panitia Khusus (Pansus) Haji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk membuktikan dugaan gratifikasi kuota haji 2024.

Yaqut menyampaikan hal itu kepada wartawan, Rabu (11/9/2024), merespons temuan Pansus Haji soal adanya 3.503 jemaah berangkat tanpa menunggu waktu antrean, dan dugaan gratifikasi dalam proses tersebut.

“Kalau pansus menemukan itu silakan dibuka. Saya persilakan semua,” ujar Yaqut, dikutip Kompas.com.

Namun, ia enggan berbicara lebih banyak mengenai temuan tersebut. Sebab, dia merasa bahwa penjelasan soal materi tersebut menjadi ranah Pansus Haji.

Baca Juga: Menag Yaqut Bantah Mangkir Panggilan Pansus Haji DPR: Saya Belum Pernah Terima Surat

“Itu sudah menjadi materi, biar nanti pansus yang akan mengungkapkan. Benar atau tidak itu bukan ranah kita,” imbuhnya.

Diberitakan, Anggota Pansus Haji DPR Marwan Jafar mencurigai adanya dugaan gratifikasi terkait pengisian kuota haji khusus pada pelaksanaan Ibadah Haji 2024.

Sebab, menurutnya, para verifikator yang dihadirkan mengaku tidak tahu tentang alokasi kuota haji khusus.

Oleh karena itu, dia meminta Pansus Haji untuk mendalami dugaan gratifikasi tersebut hingga melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Berarti di sini kan ada intervensi. Intervensi itu ada dua pak berupa kebijakan, penyalahgunaan wewenang atau abuse of power, bisa juga intervensi dalam pengertian yang lain terjadi gratifikasi pak,” bebernya saat rapat Pansus Haji di kompleks MPR/DPR RI, Senin (9/9/2024), dikutip dari YouTube TVR Parlemen.

Terlebih, kata dia, ada calon jemaah yang tidak melalui masa tunggu atau masa tunggu 0 tahun.

Dengan kata lain, langsung berangkat pada 2024.

Berdasarkan data Pansus Haji, ada 3.503 calon jemaah yang langsung berangkat, walaupun ada daftar antrean mencapai 167.000 orang.

“Kesaksian ibu yang dari Kalimantan Barat beberapa hari yang lalu itu sangat nyata dan tegas di situ terjadi gratifikasi pak tentang travel haji di situ, dan yang memainkan ini siapa bisa jadi mohon maaf ini, bisa jadi bapak-bapak yang ada di depan kita ini,” katanya.

“Saya yakin tidak karena kelihatannya saleh semua begini, tapi bisa jadi staf khusus misalnya. Staf khusus ini kan tangannya ke mana-mana pak,” imbuhnya.

Baca Juga: Pansus Hak Angket Haji DPR Gelar Rapat Lanjutan, Bahas Temuan Jemaah Berangkat Tanpa Antre

Ia pun meminta Pansus Haji memperdalam dugaan tindak pidana korupsi dan melibatkan KPK dalam prosesnya.

“Pak ketua saya mengusulkan bahwa sebaiknya dalam pansus ini kita didampingi oleh KPK. Karena KPK saya kira juga tahu banyak soal hal ini, meskipun mereka juga diam. Tapi sebetulnya diam-diam juga tahu banyak data-datanya,” ujar Marwan.