Kominfo, BI, OJK, dan 11 Asosiasi Teken Pakta Integritas Pemberantasan Judi Online

JAKARTA, KOMPAS.TV – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengambil langkah strategis dalam memberantas judi online di Indonesia dengan menggandeng Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta 11 asosiasi dan perhimpunan nasional. Langkah ini diwujudkan melalui penandatanganan pakta integritas dan deklarasi dukungan bersama dalam upaya pemberantasan judi online.

Menkominfo Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa penandatanganan pakta integritas ini menjadi salah satu terobosan kebijakan penting. 

Budi Arie optimistis kedua terobosan tersebut dapat mengakselerasi dan meningkatkan efektivitas dalam menutup celah transaksi dan aktivitas yang berkaitan dengan judi online.

"Optimisme tersebut cukup mendasar, mengingat data PPATK menunjukkan bahwa terobosan-terobosan yang selama ini dilakukan oleh Kominfo bersama dengan kementerian dan lembaga lain maupun ekosistem telah membuahkan hasil," kata Budi Arie dalam Konferensi Pers di Media Center Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Rabu (28/08/2024).

Pakta integritas ini, lanjut Menkominfo, mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat untuk memastikan keamanan informasi serta bertanggung jawab atas operasional sistem elektronik secara andal dan aman. 

Bahkan, Menteri Budi Arie telah mengirimkan surat kepada 11.693 PSE dan 18.230 sistem elektronik (SE) lingkup privat yang terdaftar dan beroperasi di Indonesia untuk menandatangani pakta integritas tersebut.

"Pada intinya, dokumen ini merupakan deklarasi komitmen PSE dan SE dalam upaya pemberantasan judi online. Apabila PSE lingkup privat tidak tunduk pada norma-norma dalam peraturan perundang-undangan, maka akan diberikan sanksi administratif sesuai dengan prosedur dalam regulasi terkait," ujarnya.

Baca Juga: 2 Pria Bobol 12 Minimarket Demi Foya-Foya & Judi Online

Selain penandatanganan pakta integritas, Kominfo bersama 11 asosiasi dan perhimpunan juga mendeklarasikan komitmen bersama dalam memberantas judi online. 

"Perlu saya sampaikan disini bahwa rekan-rekan 11 asosiasi dan perhimpunan yang hadir sudah berkomitmen penuh mendukung upaya pemerintah dalam pencegahan serta pemberantasan konten dan muatan perjudian dalam jaringan," lanjut Menkominfo.

Sebelas asosiasi dan perhimpunan yang terlibat dalam deklarasi ini antara lain Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA), Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (ASIPPINDO), Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI), Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS), Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (PERBARINDO), Perhimpunan Bank Internasional Indonesia (PERBINA), Asosiasi Payment Gateway Indonesia, dan Himpunan Bank Negara (HIMBARA).

Sebagai langkah konkret, Kominfo, BI, OJK, serta 11 asosiasi dan perhimpunan tersebut akan membentuk satuan tugas atau tim bersama. 

“Untuk mengorkestrasi upaya-upaya pemberantasan judi online secara lebih masif, tegas, dan tanpa pandang bulu."

Sejauh ini, upaya pemberantasan judi online yang telah dilakukan mulai menunjukkan hasil. Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada Juli 2024, terjadi penurunan signifikan dalam akses masyarakat terhadap situs judi online, yakni sebanyak 50%. 

Selain itu, dikutip dari laman Kominfo, jumlah deposit masyarakat pada situs-situs tersebut menurun menjadi Rp34,49 triliun. 

Baca Juga: Pria Pecandu Judi Online Ditangkap Polisi Usai Curi Motor Tetangga