Update Polemik soal Kontrasepsi untuk Siswa, Disdik Jakarta akan Koordinasi dengan Dinas Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, melalui Dinas Pendidikan (Disdik), sedang mempertimbangkan kerja sama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) terkait penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar. 

Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Budi Awaluddin, menyatakan bahwa pihaknya akan mempelajari dan menerapkan ketentuan tersebut sambil berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan.

"Akan kami pelajari dan coba terapkan nanti di Dinas Pendidikan serta koordinasi dengan Dinas Kesehatan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Budi Awaluddin saat ditemui di Gedung PKK Melati Jaya Jakarta Selatan, Senin (5/8/2024). Dikutip dari Antara.

"Sementara nanti ya tentunya perlu ada sosialisasi kepada siswa dan kami koordinasi dengan Kesehatan." 

Keputusan ini muncul setelah Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mengkritik rencana penyediaan alat kontrasepsi bagi siswa. 

Menurut Abdul, kebijakan ini tidak sejalan dengan prinsip pendidikan nasional yang berdasarkan budi pekerti luhur dan menghormati norma-norma agama.

Baca Juga: Siswa SD Tewas di Indramayu Diduga Dibully Kakak Kelas, 19 Pelajar Diperiksa Polisi

Abdul mengkritisi penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar, yang diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan. Menurut dia, hal itu tidak sejalan dengan amanat pendidikan nasional (Diknas).

"Itu tidak sejalan dengan amanat pendidikan nasional yang berasaskan budi pekerti luhur dan menjunjung tinggi norma agama,” kata Fikri Senin (5/8/2024).

Seperti dikutip dari Antara, kata Abdul, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Dalam UU itu juga disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Fikri menilai penyediaan fasilitas alat kontrasepsi bagi siswa sama saja dengan membolehkan tindakan seks bebas kepada pelajar.

“Alih-alih mensosialisasikan risiko perilaku seks bebas kepada usia remaja, malah menyediakan alatnya, ini nalarnya ke mana?” ujarnya.

Fikri mengatakan semangat dan amanat pendidikan nasional adalah menjunjung budi pekerti yang luhur dan dilandasi norma-norma agama yang telah diprakarsai oleh para pendiri bangsa Indonesia.

Ia menekankan pentingnya pendampingan bagi siswa dan remaja, khususnya edukasi mengenai kesehatan reproduksi melalui pendekatan norma agama dan nilai pekerti luhur yang dianut budaya ketimuran di Nusantara.

“Tradisi yang telah diajarkan secara turun temurun oleh para orang tua kita adalah mematuhi perintah agama dalam hal menjaga hubungan dengan lawan jenis, dan risiko penyakit menular yang menyertainya,” kata dia.

Baca Juga: PP soal Penyediaan Alat Kontrasepsi bagi Pelajar Dikritik, Komisi X DPR: Nalarnya ke Mana?