Komisi VI DPR akan Panggil Direksi Bulog untuk Usut Dugaan Penggelembungan Harga Beras Impor

JAKARTA, KOMPAS TV - Komisi VI DPR RI akan memanggil jajaran direksi Perum Bulog untuk mengusut dugaan penggelembungan harga beras impor. 

Sebagai informasi, Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (3/7/2024), atas dugaan penggelembungan harga beras impor.

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengatakan, sebagai awalan pihaknya akan melakukan kunjungan ke pelabuhan Tanjung Priok,Jakarta pada masa reses ini yang bertujuan mendalami alur proses impor beras tersebut. 

Baca Juga: Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Penggelembungan Harga Beras Impor, Ini Penjelasan Bulog

"Kami bukan hanya memanggil direksi Bulog, juga akan melakukan kunjungan ke pelabuhan dan gudang Bulog (untuk mendalami skandal mark up impor beras),” kata Herman kepada wartawan, Senin (15/7/2024). 

“Jika memungkinkan dimasa reses ini, atau dimasa sidang terakhir dalam periode ini,” sambungnya.

Politikus Partai Demokrat itu berharap, langkah tersebut dapat memberikan gambaran jelas atas dugaan penggelembungan harga impor beras tersebut. 

“Sisa waktu diperiode ini mudah-mudahan bisa memberi gambaran apa yang terjadi,” katanya.

Sebelumnya, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto menyatakan, pihaknya tidak pernah punya kontrak impor beras dengan perusahaan Vietnam. 

Penyataan itu ia sampaikan untuk menanggapi tuduhan dugaan mark up (menaikkan harga) impor beras dari Vietnam.

“Perusahaan Tan Long Vietnam yang diberitakan memberikan penawaran beras, sebenarnya tidak pernah mengajukan penawaran harga sejak bidding tahun 2024 dibuka. Jadi tidak memiliki keterikatan kontrak impor dengan kami pada tahun ini,” kata Suyamto dalam keterangan resminya, seperti dikutip dari Antara, Kamis (4/7/2024). 

Direktur Transformasi dan Hubungan Antar Lembaga Perum Bulog, Sonya Mamoriska menambahkan, Bulog mendapatkan penugasan untuk mengimpor beras dari Kementerian Perdagangan, sebesar 3,6 juta ton pada 2024.

Pada periode Januari-Mei 2024, jumlah impor sudah mencapai 2,2 juta ton. Impor dilakukan Bulog secara berkala dengan melihat neraca perberasan nasional dan mengutamakan penyerapan beras dan gabah dalam negeri.

Baca Juga: Dampak Kemarau, Akibatkan Gagal Panen dan Harga Beras Naik

“Kami terus menjaga komitmen untuk tetap menjadi pemimpin rantai pasok pangan yang terpercaya sehingga bisa berkontribusi lebih bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan hal ini tentunya sesuai dengan ke-4 visi transformasi kami," ujar Sonya.