Jokowi Tanggapi Desakan agar Menkominfo Mundur: Semuanya Sudah Dievaluasi

 

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi desakan agar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mundur sebagai buntut dari peretasan terhadap Pusat Data Nasional (PDN).

Ia mengatakan evaluasi sudah dilakukan terhadap peristiwa yang menyebabkan terganggunya layanan publik di sejumlah instansi pemerintah itu.

"Semuanya sudah dievaluasi," ucap Jokowi usai meresmikan pabrik baterai kendaraan listrik milik PT Hyundai LG Indonesia di Karawang, Jawa Barat, Rabu (3/7/2024).

Dia lebih lanjut menyampaikan, pemerintah telah mencari solusi terkait peretasan PDN.

Baca Juga: Jokowi Bantah Cawe-Cawe di Pilkada: Saya Tidak Pernah Sodorkan Kaesang kepada Siapa pun

Salah satunya dengan menyiapkan sistem back up secara nasional agar tidak terjadi lagi peretasan.

"Ya sudah kita evaluasi semuanya. Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di-back up semua data nasional kita, sehingga kalau ada kejadian, kita tidak terkaget-kaget dan ini juga terjadi di negara-negara lain, bukan hanya di Indonesia saja," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) membuat petisi melalui situs change.org untuk mendesak Budi Arie mundur dari jabatannya sebagai Menkominfo. 

Direktur Eksekutif SAFEnet Nenden Sekar Arum mengatakan petisi itu untuk mengampanyekan kepada masyarakat bahwa ada pihak yang harus bertanggung jawab atas berbagai serangan siber dengan puncaknya serangan terhadap PDN Sementara (PDNS).

Baca Juga: Tanggapi Petisi Agar Mundur dari Jabatan Menkominfo, Budi Arie Sebut Itu Haknya Masyarakat Bersuara

“Kami menyasar Budi Arie itu karena dia memang Menteri Kominfo. Kominfo adalah lembaga yang punya tanggung jawab terhadap PDNS ini,” kata Nenden saat dihubungi Kompas.com, Kamis (27/6/2024).

Menanggapi hal itu, Budi Arie mengatakan petisi tersebut merupakan hak masyarakat untuk bersuara. 

"No comment kalau itu. Itu haknya masyarakat bersuara," ucap Budi, Kamis (27/6/2024).

Dia mengatakan tidak ada indikasi kebocoran data usai PDN diretas.

"Yang pasti hasil rapat dengan Komisi 1, kita tidak ada indikasi dan belum ada bukti terjadinya kebocoran data," katanya.