Komisi 1 DPR Dorong Kemkominfo dan BSSN Bentuk Satgas dan Crisis Center Usai PDN Diretas

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Komisi 1 DPR RI Meutya Hafid mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk membentuk satgas dan crisis center.

Hal tersebut dinilai perlu untuk menangani gangguan yang terjadi pada pusat data nasional. 

"Tadi di kesimpulan salah satu saran yang kita minta adalah pemerintah segera siapkan satgas karena kita lihat itu keterpaduan itu belum ada," kata Meutya di Kompleks Parlemen, Kamis (27/6/2024).

"Yang kedua buat crisis center, salah satunya yaitu mengupdate baik kepada institusi mereka ini, harus dipandu untuk kemudian bisa memulihkan data."

Baca Juga: Kapolda Metro Jaya soal Aliran Uang ke Firli Bahuri: Menarik, Itu Sangat Signifikan

Selain itu, Meutya meminta pemerintah untuk segera memperbarui informasi kepada publik perihal bagaimana negara melindungi data pribadi masyarakatnya. "Karena ini kan juga terkait perlindungan data pribadi," ujar Meutya. 

Kendati, lanjut Meutya, belum ada indikasi kebocoran data pribadi. 

"Memang ini disampaikan belum ada indikasi kebocoran data tapi tetap kita harus wanti-wanti bahwa perlindungan data itu dinilainya bukan ketika bocor tapi ketika sudah ada kegagalan perlindungan," ucap Meutya. "Itu sudah kita anggap menjadi ranah perlindungan data pribadi."

Baca Juga: Meutya Hafid Bantah Ditawari Jadi Menteri Pertahanan Kabinet Prabowo-Gibran

Sebelumnya Sistem Pusat Data Nasional (PDN) diretas. Akibatnya peretasan tersebut, sejumlah layanan publik terdampak.