Menteri PUPR Basuki Ingin Kredibilitas Tapera Dipupuk Dulu: Ini Masalah Trust

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebut kredibiltas Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) perlu dipupuk terlebih dulu sebelum kebijakannya dijalankan.

Basuki mengatakan, dirinya bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani berpendapat sama soal kredibilitas TAPERA meskipun Undang-Undangnya sudah ada sejak 2016.

Demikian Basuki Hadimuljono merespons polemik TAPERA yang membuat buruh melakukan unjuk rasa, Kamis (6/6/2024).

“Sebetulnya itu kan dari 2016 undang-undangnya. Kemudian kami dengan Menteri Keuangan agar dipupuk dulu kredibilitasnya, ini masalah trust, ini masalah trust,” ucap Basuki dalam keterangan yang diterima Jurnalis KOMPAS TV Ursula Putri.

Baca Juga: Wamenhan Bantah Akan Kembalikan Dwifungsi ABRI dalam Revisi UU TNI

Basuki mengatakan sebaiknya kebijakan ini ditunda hingga 2027. Sebab jika kebijakan tersebut diterapkan saat ini, Basuki menilai belum siap.

“Sehingga kita undur ini sudah sampai 2027, menurut saya pribadi, kalau memang ini (direalisasikan saat ini -red) belum siap kenapa kita harus tergesa-gesa,” ujar Basuki. 

Apalagi, lanjut Basuki, APBN hingga sekarang sudah mengucurkan Rp105 triliun untuk program-program bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Subsidi Selisih Bunga.

“Kalau yang punya rumah sebenarnya itu sebagai penabung, tapi bunganya lebih besar dari deposito kalau dia mau ambil,” kata Basuki.

Baca Juga: Prabowo soal Tapera: Kita Akan Pelajari, Kita Cari Solusi yang Terbaik

Sebelumnya terkait TAPERA, Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto juga menyampaikan pendapatnya.

Prabowo mengaku akan mempelajari perihal TAPERA yang iurannya diambil dari gaji pegawai untuk kemudian mencari solusi.

“Kita akan pelajari dan kita cari solusi yang terbaik,” kata Prabowo.