INA Digital Beroperasi September 2024, Menpan RB: Tahap Awal Ada 9 Layanan Bisa Diakses

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan layanan pemerintah berbasis elektronik atau GovTech bernama INA Digital. 

Platform INA Digital merupakan penyelenggara keterpaduan ekosistem layanan digital pemerintah Indonesia. Sistem mulai beroperasi pada September 2024.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas menjelaskan, di awal peluncurannya akan ada sembilan layanan prioritas dalam INA Digital. 

Sembilan pelayanan tersebut yakni pelayanan digital administrasi kependudukan, program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah, antrean rumah sakit, dan registrasi dokter.

Lalu, pembuatan atau perpanjangan STR tenaga kesehatan dan tenaga medis, sertifikasi vaksin, imunisasi, cek bantuan sosial, hingga izin penyelenggaraan event atau keramaian kepada kepolisian. 

Baca Juga: Sindiran Jokowi ke Kementerian Punya Lebih dari 5000 Aplikasi Pemerintah: Saking Kreatifnya

"Secara bertahap setelah ini selesai mengembang ke yang lain untuk kementerian yang siap. Misal, Kementerian ATR menyampaikan sertifikat tanah sudah siap, nanti masuk. Tapi prioritasnya sekarang sembilan tadi," ujar Anaz usai peluncuran INA Digital di Istana Negara, Senin (27/5/2023). 

Anas menambahkan, INA Digital merupakan layanan digital terpadu. INA Digital bukan sebuah aplikasi maupun platform, melainkan berbentuk layanan keterpaduan.

Kehadiran INA Digital untuk kemudahan masyarakat tanpa komplikasi yang rumit.

Hal ini juga menjadi perbaikan atas proses bisnis yang terpadu, transparan, dan terukur agar semua layanan bagi masyarakat bisa tepat sasaran.

Selama ini, lanjut Anas, ketika warga butuh layanan A, maka harus mengunduh aplikasi instansi A dan mengisi data di aplikasi tersebut. 

Lalu ketika warga perlu layanan B, maka harus mengunduh aplikasi B dan kembali mengisi data. Prosesnya berulang.

Baca Juga: Jokowi Luncurkan INA Digital, Portal Terpadu untuk Semua Layanan Masyarakat

Padahal ada ribuan layanan dengan ribuan aplikasi. Alhasil yang terjadi, teknologi bukannya mempermudah, malah mempersulit warga.

"Maka sesuai arahan Bapak Presiden, tidak boleh lagi prosesnya berbelit meskipun sudah memakai teknologi. Di sinilah pentingnya interoperabilitas layanan, yang di dalamnya menyaratkan adanya pertukaran data. INA Digital bertugas mengintegrasikan layanan tersebut," ujarnya. 

Mantan bupati Banyuwangi itu mengeklaim, pemerintah mampu menghemat 30 persen tenaga teknis nasional melalui sistem digital tersebut. 

"Jadi pemda, K/L diminta bapak presiden untuk menginteroperabilitas aplikasi yang ada sehingga di September nanti secara bertahap layanan INA digital ini di-GovTech ini akan berjalan melalui berbagai cara yang lebih mudah, simple, dan transparan," ujarnya.