Jokowi Ingatkan BPKP Tidak Memperbanyak "Lampu Merah" yang Hambat Proyek Pembangunan Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.TV- Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk tidak memperbanyak aturan yang dapat menghambat proyek pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024 di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/5/2024).

“Tidak boleh hanya sekadar memperbanyak lampu merah, ini enggak boleh, itu enggak boleh, ini enggak boleh itu enggak boleh, bukan itu, atau menambah tanda larangan, pokoknya ini tidak, ini tidak, bukan itu, karena kalau itu terjadi ujungnya justru memperlambat,” kata Jokowi.

“Padahal tadi kita pengen keretanya cepat sampai tujuan atau saking ketakutannya malah keretanya berhenti di tempat. Ditunjuk jadi pimpinan proyek 'ndak ndak ndak yang lain aja' kan lucu biasanya jadi pimpinan proyek rebutan. Ini lah tujuan agar kereta itu sampai pada tujuan dengan cepat dan pas tepat,” tambah Jokowi.

Baca Juga: PDIP Tidak Undang Jokowi di Rakernas, Ini Respons Pramono Anung

Dalam pesannya, Presiden Jokowi juga meminta kepada BPKP untuk tidak mencari-cari kesalahan. Sebab, kata Jokowi, yang diperlukan dari kerja BPKP adalah mampu mencegah penyimpangan-penyimpangan.

“Sasaran kinerja BPKP dan pengawas internal itu bukan utk mencari kesalahan, tapi justru untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan. Sehingga mestinya diberikan arahan yang benar yang mana, tuntunan yang tepat yang mana bukan memasang jebakan, 'lah ini keliru diemin aja' mestinya dibetulkan di awal diberi tahu di awal ini keliru. Jangan terbalik,” ujar Jokowi.

“Fokusnya bukan berapa banyak yang melakukan penyimpangan tapi berapa banyak yang bisa dirasakan manfaatkan rakyat dari program pemerintah, ke sana mestinya ke sana.”

Apalagi, sambung Jokowi, tantangan ke depan semakin berat dimana program dan belanja pemerintah akan lebih besar dan tuntutan masyarakat tinggi.

“Ada apa dikit viralkan, ada apa dikit viralkan. Ke depan makin banyak tuntutan masyarakat itu dan kompetisi antar-negara makin ketat. Sekali lagi yang sering saya sampaikan negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat, bukan negara besar kalahkan negara kecil atau negara maju kalahkan negara berkembang. Tapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat,” kata Jokowi.

Baca Juga: Laporkan Dewas KPK ke Bareskrim, Nurul Ghufron Disebut Panik Tak Bisa Bantah Pelanggaran Etik

“Sehingga kecepatan itu sangat diperlukan,  ketepatan itu sangat diperlukan.”

Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta BPKP berinovasi terutama dalam penggunaan teknologi karena sekarang sudah banyak toolsnya.

“Seperti platform redetection and exclusion system untuk warning atau blacklist pihak yang terlibat fraud atau penyimpangan lain, saya kira bapak ibu lebih tahu,” ujarnya.