JAKARTA, KOMPAS.TV - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) siap membantu pemerintah dalam menjalankan program kesejahteraan dan bantuan kepada nelayan di Tanah Air.
Ketua Umum HNSI, Herman Herry menilai selama ini program pemerintah pusat kepada para nelayan sudah berjalan baik tapi belum maksimal.
Semisal pembinaan nelayan dalam melakukan eksporasi hasil laut, kesejahteraan hingga penyalahgunaan subsidi bahan bakar minyak untuk nelayan.
Terlebih saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong hilirisasi perikanan melalui kampung nelayan.
Menurutnya agar program dari pemerintah tepat sasaran data yang dimiliki perlu tertata dengan baik, seperti yang akan dilakukan HNSI yang menggunakan kartu tanda anggota.
Baca Juga: 3 Kapal Nelayan Filipina Ditangkap di Laut Sulawesi, 13 ABK Digiring ke Dermaga Tahuna
"Kami paham tidak maksimalnya program itu karena data yang tidak komplit, kedua pelaksanaan di lapangan dengan melanggar aturan, misalnya penerima BBM bersubsidi itu bukan orang yang berhak, adanya pembelokan program kepada orang-orang tidak berhak, pembelokan yang bukan tujuannya," ujar Herman, Senin (20/5/2024). Dikutip dari Tribunnews.com.
Ia menambahkan pihaknya juga akan bergandengan dengan tangan dengan penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia (Polri), yang diwakili Kakorpolairut dan Diipolairut se-Indonesia untuk bersama-sama menertibkan penyalahgunaan program bantuan yang dilakukan oleh oknum nelayan.
"Kami secara resmi akan berperan serta bergandengan tangan dengan pemerintah untuk kesejahteraan dan kemakmuran para nelayan seluruh Indonesia," ujar Herman.
"Pemerintah menjalankan tugasnya, HNSI yang mewakili nelayan juga melakukan tugasnya, kita akan ketemu di tengah dan bergandengan tangan," sambungnya.
Di kesempatan yang sama HNSI merayakan hari jadi ke-51, di Kantor DPP HNSI, Jakarta pada hari ini, Senin (20/5).
Baca Juga: Tradisi Syawalan, Nelayan Rembang Larung Replika Kapal
Di perayaan hari ulang tahun HNSI ke-51, Herman berharap peran dan kinerja HNSI dalam mendorong kesejahteraan nelayan dapat terwujud.
"Kami mewakili para nelayan merasa diakui keberadaannya sebagai bagian dari anak bangsa. HNSI ini harus diakui oleh pemerintah, HNSI ini harus masuk dalam lembaran negara," tambah Herman Herry.
Dalam kesempatan yang sama, Sekjen HNSI Lydia Assegaf menyampaikan, hingga saat ini sudah terkumpul sebanyak 150 ribu anggota HNSI.
Menurutnya, pengumpulan data tersebut dalam rangka menuntaskan permasalahan nelayan di tanah air.
"Kita saat ini sedang fokus menyiapkan data nelayan se Indonesia. Saat ini sudah terkumpul 150 ribu anggota. Data ini akan terus bertambah dan menjadj krusial dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah nelayan di lapangan," ujar Lydia Assegaf.
Sumber : Tribunnews
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.