Seluruh Fraksi Setuju Revisi UU Kementerian Jadi Usul Inisiatif DPR

JAKARTA, KOMPAS TV - Seluruh fraksi menyetujui revisi Undang-Undang (UU) nomor Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, menjadi usul inisiatif DPR. 

Kesepakatan itu diambil dalam rapat pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Kamis (16/5/2024). 

"RUU Kementerian dapat diajukan sebagai RUU usul inisiatif DPR RI. Namun demikian, Panja menyerahkan keputusan kepada pleno apakah RUU yang telah dihasilkan oleh Panja dapat diterima?" kata Ketua Panja RUU Kementerian Negara Achamd Baidowi dalam rapat pleno Baleg DPR RI.

Baca Juga: Politikus PKS Tidak Setuju Jumlah Kementerian Ditambah

Kemudian, Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas meminta persetujuan anggota Baleg atas laporan Panja tersebut. 

"Laporan Panja bisa kita terima?," kata Supratman.

"Diterima," jawab seluruh anggota Baleg DPR RI. 

Awalnya, Baidowi menjelaskan, tiga poin revisi UU Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

"Materi muatan RUU Perubahan Kementerian Negara yang telah diputuskan secara musyawarah mufakat yaitu sebagai berikut: pertama, penjelasan Pasal 10 dihapus; kedua perubahan Pasal 15; dan penambahan ketentuan mengenai tugas pemantauan dan peninjauan undang-undang di Ketentuan Penutup," kata pria yang karib disapa Awiek itu.

Pasal 10 yang dihapus itu sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 79/PUU-IX/2011. RUU Kementerian Negara yang dibahas menghapus wakil menteri sebagai pejabat karier dan bukan anggota kabinet sesuai dengan putusan MK.

Perubahan Pasal 15 yang mengatur tentang 34 pos Kementerian dalam pemerintahan. 

Pasal 15 UU Kementerian Negara berbunyi, 'Jumlah keseluruhan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 paling banyak 34 (tiga puluh empat)'.

Kini, Pasal 15 RUU tentang Kementerian Negara menyebutkan, 'jumlah keseluruhan kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan'. 

Awiek berharap perubahan ini bisa membawa dampak positif terhadap berjalannya pemerintahan mendatang. 

Baca Juga: Sufmi Dasco: Revisi RUU Kementerian Bukan untuk Akomodasi Jumlah Menteri

"Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ini bertujuan untuk memudahkan Presiden dalam menyusun kementerian negara karena secara jelas dan tegas mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi kementerian negara sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi serta kebutuhan Presiden dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan juga efektif," kata Awiek