Djarot PDIP: Indikasi Abuse of Power Pilgub Sumut Sudah Keliatan, Hitung Berapa Kali Jokowi ke Sumut

JAKARTA, KOMPAS.TV- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mencermati ada indikasi abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Joko Widodo yang belakangan ini kerap mendatangi Sumatera Utara.

Untuk diketahui, Sumatera Utara akan melakukan pemilihan gubernur dan dikabarkan menantu Presiden Jokowi (Bobby Nasution)  ikut dalam kontestasi.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat dalam Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Kamis (9/5/2024).

“Indikasi itu sudah mulai keliatan ini, contoh coba dihitung, sudah berapa kali Pak Jokowi ke Sumatera Utara, keliling Sumatera Utara,” kata Djarot.

Baca Juga: Jokowi Respons Santai Tahu Fotonya di Sejumlah Kantor PDIP Daerah Dicopot: Ah Foto Saja

Oleh karena itu, Djarot pun mengingatkan kepada Presiden Jokowi untuk tetap adil dan jujur meskipun Pilgub Sumut diikuti oleh menantunya.

“Jadi apa saja yang dilakukan? Boleh tidak? Boleh, presiden boleh kemana saja untuk melayani rakyatnya, tapi presiden juga harus adil dan harus jujur, kalau memang bersaing meskipun itu menantunya, menantu kesayangan misalkan ya, biarkan dia bersaing secara jujur dan fair,” ujar Djarot.

“Dan saya pikir kita harus menghormati proses-proses demokrasi yang baik, pengalaman pemilul yang kemarin, February kemarin, itu pengalaman terburuk, karena itu demokrasi yang paling brutal dan paling buruk, banyak pengamat mengatakan seperti itu dan itu dilakukan banyak sekali kecurangan-kecurangan.”

Bukan hanya itu, Djarot juga menilai pemenang terpilih Pilpres 2024 berkali-kali melakukan pelanggaran. Hal itu tercermin dalam putusan pelanggaran etik di Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) kemudian pelanggaran etik pimpinan KPU hingga putusan dissenting opinion di Mahkamah Konstitusi.

Baca Juga: Anies: Pakemnya, yang Tak Dapat Amanah Konstitusi di Luar Kabinet, Saya Berencana Hormati Pakem Itu

“Ini adalah sejarah perpolitikan di Indonesia, Pilpres terpilih itu berkali-kali melakukan pelanggaran, pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, pelanggaran etik di KPU, kemudian ada dissenting opinion pada saat putusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa hasil pemilu, baru kali ini,” ujar Djarot.

“Oleh sebab itu, rakyat semua melihat, jangan sampai terjadi lagi pada saat pilkada Dimana pun juga, bukan hanya di Sumatera Utara.”