JAKARTA, KOMPAS.TV- Presiden Joko Widodo (Jokowi) sindir Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang kerap menyatakan sanggup ikut serta melakukan pembangunan di awal tetapi mengeluh berat di akhir.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi mengingatkan kepada Kementerian yang memiliki rencana pembangunan di daerah untuk juga melakukan sinkronisasi dengan Sekda dan Bappeda.
Demikian Presiden Jokowi dalam pidatonya pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2024, Senin (6/5/2024).
“Oleh sebab itu saya juga ingin mengingatkan kepada Kementerian, kalau punya rencana itu disampaikan ke daerah yang ingin ketempatan, ketok pintu kulonuwun, siap ndak kita bangun waduk, tapi irigasi sekunder dan tersiernya daerah, kalau nggak sanggup geser ke provinsi yang lain,” kata Jokowi.
Baca Juga: Jokowi Minta Pengelolaan Fiskal Dilakukan Hati-Hati: Jangan Ada Rupiah Meleset dari Rencana
“Tapi biasanya memang kalau Gubernur, Bupati, Wali kota ditanya sanggup? Sanggup Pak, begitu sudah selesai, waduh berat kita pak APBD kita habis untuk ini, untuk ini, padahal udah sanggup di depan. Inilah yang saya sampaikan perlunya sinkronisasi dan kunci itu, ada di Sekda dan ada di Bappeda,” imbuhnya.
Presiden lebih lanjut menuturkan, dalam 10 tahun sudah dibangun 42 bendungan dan akan selesai menjadi 60 di tahun ini.
Kemudian jalan tol 2049 KM, jalan nasional 5833 KM, 25 Pelabuhan Baru, 25 Bandara baru.
Namun menurut Presiden Jokowi, Pembangunan yang sudah dilakukan tidak cukup sampai di situ dan Bappeda harus cermat menyambungkannya ke wilayah produktif.
“Kalau jalan tol sudah dibangun, Bappeda mestinya melihat disambungkan ke mana, ini kan utama poros utamanya, terus disambungkan ke mana, sambungkan ke wilayah pariwisata, sambungkan ke wilayah perkebunan produktif, sambungkan ke wilayah pertanian yang produktif, sambungkan ke sentra-sentra kerajinan, itu harusnya yang mengerjakan daerah,” ujar Jokowi.
Baca Juga: Pengamat Sebut Prabowo Ingin Persatukan Para Mantan Presiden: SBY-Mega Tak Akur, Kini Jokowi-Mega
“Tetapi kalau memang betul tidak sanggup ya sampaikan ke pemerintah pusat. Pak ini ada rencana menuju ke kawasan, sentra kerajinan sarung misalnya, sentra kerajinan mebel misalnya, tapi kami nggak sanggup, sekarang sudah ada bisa dikerjakan dengan Inpres jalan daerah, tahun lalu abis Rp14,6 triliun perbaikan jalan-jalan daerah yang rusak, tahun ini disiapkan lagi Rp15 triliun tapi prioritas mana yang menimbulkan return ekonomi,” tuturnya.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.