Foto Prabowo-Gibran Ramai Diserbu Pembeli, Ini Regulasi Pemasangan Foto Presiden dan Wapres

JAKARTA, KOMPAS.TV - Foto Presiden dan Wapres Terpilih Prabowo-Gibran sudah banyak beredar di penjual pigura. Salah satu penjualnya, Fathorrahman, sudah meraih cuan sejak Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil penghitungan suara Pilpres 2024 beberapa waktu lalu. 

"Sudah jualan sejak pengumuman KPU kemarin. (Setelah putusan MK,) makin ramai pesanan," jelas Fathorrahman kepada Kompas TV, Jumat (26/4/2024). 

Pigura yang dijual per pasang dibanderol mulai dari Rp150 ribu. Ia mengaku pembelinya bukan hanya perorangan, namun pula organisasi yang membeli hingga dalam jumlah lusinan. 

"Gak nentu (omzetnya). Ambil untung paling 10 persen. Karena banyakan partai, jarang satuan. Per pasangnya Rp150 ribu hingga Rp900 ribu, tergantung ukuran," jelasnya.

Lebih lanjut, melihat regulasi terkait foto kepala negara memang sudah pernah ditulis dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SE MenpanRB) Nomor 12/2014 oleh Kementerian PAN RB sesuai UU No 24/2009 Pasal 55 ayat (1) dan (2).

Baca Juga: Foto Presiden & Wapres Terpilih Prabowo-Gibran Mulai Dijual

Adapun UU No 24/2009 Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan itu berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal Lambang Negara ditempatkan bersama-sama dengan Bendera Negara, gambar Presiden dan/atau gambar Wakil Presiden, penggunaannya diatur dengan ketentuan:

a. Lambang Negara ditempatkan di sebelah kiri dan lebih tinggi daripada Bendera Negara; dan

b. gambar resmi Presiden dan/atau gambar Wakil Presiden ditempatkan sejajar dan dipasang lebih rendah daripada Lambang Negara.

(2) Dalam hal Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipasang di dinding, Lambang Negara diletakkan di tengah atas antara gambar resmi Presiden dan/atau gambar Wakil Presiden.

Namun, terkait regulasi pemasangan foto presiden dan wapres, Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana KemenpanRB Nanik Murwati menyampaikan, tidak ada sanksi dalam surat edaran, melainkan hanya berupa arahan atau guidance. 

"Menpan RB tidak bicara sanksi, yang kita atur instansi pemerintah. Dalam SE bagaimana pemasangannya bersamaan dengan bendera negara, penjelasan dalam SE (surat edaran)," jelas Nanik kepada Kompas TV, Jumat (26/4/2024). 

Baca Juga: Jokowi: Hari Kartini Tak sekadar Seremoni, tetapi Lambang Perjuangan Perempuan

Gerindra pun menyambut baik antusiasme masyarakat dan juga UMKM yang memanfaatkan momentum kemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. 

"Animo antusiasme masyarakat luar biasa. Mereka sudah berjuang sejak 2014 dan 2024 membuahkan hasil. Sehingga para UMKM pedagang kita ambil momentum ini untuk jual foto Pak Prabowo dan Mas Gibran. Saya kira ini peluang bisnis yang diambil direbut teman-teman para pedagang kita menyambut baik dan halal berkah, kita sambut baik," kata Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dalam sambungan telepon, Jumat (26/4/2024).