Golkar: Rencana Revisi UU MD3 terkait Ketua DPR Baru Tataran Warung Kopi

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengakui bila memang ada obrolan masing-masing anggota DPR untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR dan DPD, dan DPRD (MD3). 

Namun, pembicaraan itu masih hanya sekadar obrolan antar anggota, belum mencapai ke tataran teknis. 

"Sebenarnya sampai sekarang belum ada pembicaraan revisi UU MD3. Ya, baru tataran omon-omon warung kopi lah," kata Sarmuji kepada wartawan, Selasa (2/4/2024).

Baca Juga: Gerindra Pastikan Tak Ada Gerakan untuk Ubah UU MD3 terkait Posisi Ketua DPR

Menurut dia, revisi UU MD3 bisa saja terjadi bila nantinya dilakukan pembahasan lebih lanjut. 

Terlebih, jika memang PDI Perjuangan atau PDIP bersahabat dengan pemerintahan Presiden-Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. 

"Kalau ada pembicaraan pasti Golkar akan diajak, karena Golkar punya pengalaman terlibat dalam revisi MD3. Sikap PDIP yang bersahabat terhadap pemerintahan baru bisa membuat omon-omon revisi UU MD3 tidak berlanjut," ujarnya.

Wakil ketua komisi VI DPR RI ini menegaskan Golkar taat aturan dan siap menghormati jika PDIP nantinya yang akan mengisi jabatan ketua DPR RI.

"Golkar akan tertib mengacu pada aturan yang ada. Sampai saat ini UU MD3 menyatakan pemenang pemilu akan menjadi Ketua DPR. Tapi situasi bisa saja berubah," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan hingga saat ini tak ada gerakan dari masing-masing fraksi untuk merevisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3). 

Adapun salah satu poin yang santer direvisi ialah Pasal 427D ayat (1) huruf b UU MD3 yang mengatakan ketua DPR adalah anggota DPR dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR. 

Baca Juga: Golkar Yakin Masih Punya Peluang Duduki Kursi Ketua DPR RI, Hasto: Jangan Pancing PDI-P

"Menurut saya sampai saat ini tidak ada gerakan yang konkret ingin mengubah undang-undang tersebut," kata Habiburokhman di gedung DPR, Jakarta, Senin (1/4/2024).