Ada Unjuk Rasa Dukung Hak Angket, Jalan Depan DPR Tak Bisa Dilintasi Kendaraan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kelompok massa yang tergabung dalam Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat (GPKR), telah tiba di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, pada Selasa (19/3/2024) siang. 

Mereka datang ke gedung parlemen untuk melakukan unjuk rasa mendukung usulan hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pada Pemilu 2024. 

Massa yang hadir membawa berbagai poster. Bahkan, ada yang membawa spanduk besar yang bertuliskan "Tangkap & adili Presiden Jokowi", serta "Dukung hak angket DPR-RI, makzulkan Jokowi." 

Baca Juga: 2.970 Personel Kepolisian Diterjunkan untuk Amankan Aksi Unjuk Rasa di DPR

Massa terdiri dari pria dan wanita. Terlihat beberapa mobil komando untuk melakukan orasi yang disampaikan beberapa orator. 

Menurut poster-poster yang beredar di media sosial, aksi itu dimotori oleh mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin. Namun, hingga berita ini ditulis, Din belum tampak hadir di lokasi. 

Sejumlah personel kepolisian diterjunkan ke lokasi dan berdiri di depan gedung DPR. 

Adanya demonstrasi membuat kendaraan roda dua dan lainnya, tak bisa melintas di Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Slipi. 

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan sebanyak 2.970 personel kepolisian diterjunkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI, Selasa (19/3/2024).

Mereka merupakan personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Pusat.  

Susatyo mengatakan pihaknya juga bekerja sama dengan TNI untuk membantu pengamanan di sekitar gedung parlemen. 

Ia menyebut  kepolisian belum berencana untuk melakukan rekayasa lalu lintas di depan gedung DPR. 

Rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan setelah melihat perkembangan situasi di lapangan. 

"Kita lihat nanti jumlah massanya, bila nanti di depan DPR/MPR RI massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas yang akan mengarah ke depan Gedung DPR/MPR RI akan kami alihkan, penyekatan di Pulau Dua," kata Susatyo kepada wartawan, Selasa. 

"Kendaraan dari jalur dalam tol yang akan menuju pintu keluar tol di depan DPR/MPR RI kami tutup dan diluruskan ke arah Slipi dan juga di sekitaran KPU RI akan diberlakukan rekayasa lalu lintas bilamana eskalasi massa meningkat," sambungnya.