Pimpin Sidang Kabinet, Jokowi Bahas RAPBN untuk Presiden Terpilih

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju dalam Sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024).

Dalam kesempatan itu, salah satu yang dibahas Kepala Negara yakni terkait rencana kerja pemerintah dan kebijakan fiskal 2025 mendatang.

Ia mengatakan, rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025 harus dipersiapkan dengan mempertimbangkan program presiden dan wakil presiden terpilih di Pilpres 2024.

"Rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2025 dan kebijakan fiskal adalah jembatan untuk menjaga keseimbangan pembagunan dan mengkomodasi program-program presiden terpilih hasil Pilpres 2024," kata Jokowi saat memimpin sidang kabinet paripurna, Senin, dikutip dari laporan jurnalis KompasTV.

Meski demikian, Jokowi mengatakan penyiapan RAPBN 2025 tetap tersebut harus menunggu hasil Pilpres 2024 yang resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Tapi ini juga kita sambil menunggu hasil perhitungan resmi KPU, maka RAPBN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil Pilpres," ujarnya. 

"Karena yang menjalankan APBN 2025 adalah presiden terpilih," sambung Jokowi.

Ekonomi makro Indonesia tahun 2025

Dalam sidang kabinet paripurna tersebut, Jokowi juga menyinggung terkait rancangan ekonomi makro Indonesia tahun 2025.

"Yang keempat terkait kerangka ekomomi makro 2025 kita harus memahami, mengikuti situasi dan ketidakpastian ekonomi global," ujarnya.

"Kita tau beberapa negara sudah masuk ke resesi seperti Jepang, Inggris yang baru saja masuk resesi itu," lanjutnya.

Baca Juga: Jokowi Gelar Sidang Kabinet Hari Ini, Bahas Makan Siang Gratis?

Melihat hal itu, Jokowi menekankan pentingnya antisipasi dalam menyusun target pertumbuhan ekonomi nasional.

"Yang juga harus mencerminkan kehati-hatian tapi optimisme dan kredibilitas harus tetap kita jaga. Lakukan penajaman fokus pemerintah pusat dan daerah dengan menyiapkan plan (rencana) jika ada gejolak dan krisis," tegasnya.

Ia menambahkan penyusunan kebijakan fiskal juga harus mendukung keberlanjutan transformasi ekonomi yang tengah dilakukan Indonesia.

"Untuk fiskal 2025 transformasi ekonomi harus (sesuai) yang telah kita jalani selama 10 tahun terakhir," ujarnya.

Sehingga kebijakan fiskal, lanjut Presiden Jokowi, harus mendukung transformasi ekonomi.

Sebagai informasi, sidang kabinet paripurna adalah rapat bulanan yang digelar pemerintah untuk membahas isu-isu terkini.

Baca Juga: Saling Lempar Senyum, Ini Momen AHY-Moeldoko Bersalaman dan Berbincang di Sidang Kabinet Jokowi