Kemenkes Sebut Skrining Kesehatan untuk Petugas Pemilu Berhasil Tekan Angka Kematian

JAKARTA, KOMPAS.TV – Skrining kesehatan untuk deteksi penyakit telah berhasil menekan angka kematian petugas Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi G Sadikin, melalui Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Siti Nadia Tarmizi, Senin (19/2/2024)

Menurutnya, skrining kesehatan yang telah dilakukan diikuti oleh 6,8 juta petugas pemilu. Dari jumlah tersebut, sekitar 6,4 juta petugas dinyatakan sehat, sementara 400 ribu petugas lainnya tergolong berisiko tinggi.

“Risiko tingginya paling banyak hipertensi, ini banyak sekali, yang kedua jantung. Dua ini yang paling besar,” jelasnya melalui keterangan tertulis.

Baca Juga: Menkes Budi Minta Petugas Pemilu 2029 Skrining Kesehatan Sebelum Daftar: Kita Pinginnya Nol Wafat

Budi menjelaskan, berdasarkan data yang dihimpun dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selama periode 14-18 Februari 2024, tercatat sebanyak 84 petugas pemilu dikonfirmasi meninggal dunia.

“Dari KPU, angkanya 71 orang untuk tanggal 14-18 Februari, untuk Bawaslu ada tambahan 13 orang kurang lebih tanggalnya sama, jadi total yang meninggal sampai sekarang ada 84 orang,” tambahnya.

Jika dibandingkan dengan Pemilu 2019 lalu, lanjut dia, angka kematian tersebut telah berkurang hingga 74 persen.

“Angka kematian tahun ini di kisaran 16 persen dari kematian sebelumnya. Artinya terjadi penurunan yang sangat drastis dari jumlah petugas yang meninggal dari pemilu sebelumnya,” ungkapnya.

Sementara, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengapresiasi tingginya antusiasme petugas pemilu dalam mengikuti pemeriksaan kesehatan.

Ia menyebut, dari 7,9 juta petugas pemilu yang terdaftar, sebanyak 6,8 juta orang atau 86,4 persen telah mengikuti skrining kesehatan.

Baca Juga: Usai Pengamanan Pemilu, Anggota Polsek Candisari Meninggal Dunia

“Dari skrining tadi, ada 398.155 orang yang berisiko penyakit dan kami beritahukan di dashboard yang bisa diakses oleh kementerian/lembaga dan petugasnya secara langsung,” tuturnya.

Faktor risiko yang paling banyak adalah hipertensi, diikuti jantung koroner, lalu gagal ginjal kronik dan diabetes melitus.