Pengamat : Kapolri Langgar Komitmen Netralitas dan Etika, Polri Bukan Humas Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.TV- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinilai telah melanggar komitmen netralitas dalam Pemilu 2024.

Demikian Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto merespons tindakan kepolisian yang meminta kepada sejumlah rektor untuk membuat video pemilu damai atau pun tentang testimoni pujian kinerja Presiden Joko Widodo.

“Ini melanggar komitmen Kapolri sendiri terkait netralitas dan yang kedua yang jelas ini melanggar etika profesionalisme kepolisian, karena tugas dan kewenangan kepolisian itu menjadi kamtibmas dan penegak hukum, bukan menjadi humas dari pemerintah seperti itu,” kata Bambang Rukminto dalam Sapa Indonesia Pagi KOMPAS TV, Jumat (9/2/2024).

Baca Juga: Polisi Minta Akademisi Buat Testimoni untuk Jokowi, Pengamat: Ada Upaya Terstruktur dari Atas

“Kalau terkait dengan sanksi tentu internal kepolisian sendiri ya. Tapi dari sini kita bisa melihat seberapa tinggi komitmen kepolisian terkait dengan etika-etika kenegaraan di negara kita, makanya memang harus menjadi evaluasi bersama terkait posisi kepolisian ini. Apalagi saat ini menjelang pemilihan ya, tinggal berapa hari lagi, kalau hal-hal itu terus dilakukan tentu akan merusak demokrasi.”

Bambang menuturkan, idealnya kepolisian dapat menjaga jarak dengan kepentingan-kepentingan politik sebagai tugas pokok dan fungsinya sebagai penjaga kamtimbmas.

“Bukan ikut campur atau terjun dalam politik yang lebih praktis atau dalam konteks ini membuat arahan-arahan tertentu pada kelompok-kelompok tertentu, seperti itu, ini makanya yang sangat disayangkan,” kata Bambang.

“Seharusnya kepolisian dalam menjaga kondusifitas itu ya bagaimana mengamankan situasi ini dari ancaman atau gangguan-gangguan kriminalitas yang tidak menutup kemungkinan semakin meningkat menjelang Pemilu ini.”

Baca Juga: Rektor UNIMUS Bantah Diintimidasi Buat Testimoni Kinerja Jokowi: Apalagi Giring ke Paslon Tertentu

Berkaca dari peristiwan tersebut, Bambang lebih lanjut pun menilai kinerja kepolisian dalam konteks pemilu jauh dari harapan untuk netralitas.

“Kalau kita melihat fenomena-fenomena yang terjadi saat ini ya masih sangat jauh dari harapan masyarakat netralitas kepolisian, semua masyarakat juga merasakan bagaimana upaya-upaya kepolisian untuk mempengaruhi masyarakat terkait pilihan-pilihan politiknya, upaya-upaya yang terjadi di Semarang, di Jogja atau di kampus-kampus lainnya membuktikan ketidaknetralan kepolisian itu ada,” jelas Bambang.