Kampus Filsafat se-Indonesia Kritik Jokowi: Negara Tidak Boleh Dikorbankan untuk Kekuasaan Keluarga

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sivitas akademika dari berbagai kampus sekolah tinggi filsafat (STF) dan teologi seluruh Indonesia mengeluarkan pernyataan sikap bersama untuk mengingatkan Presiden RI Joko Widodo. Akademisi Filsafat mengingatkan Jokowi dan jajarannya bahwa kekuasaan yang dilangsungkan secara curang akan merusak etika.

Ketua STF Driyarkara Dr. Simon Petrus Lili Tjahjadi membacakan pernyataan sikap dan mengingatkan bahwa proses pemilu harus dilangsungkan dengan asas jujur dan adil sebagai ajaran etika politik.

"Kepada segenap pemangku jabatan negara dan pemerintahan, khusunya kepada Bapak Presiden, kami mengingatkan bahwa bersikap jujur dan adil adalah cara berpikir dan laku dalam bernegara. Kekuasaan yang dijalankan secara lancung akan merusak etika, kemudian hukum akan ikut rusak juga," kata Simon dalam konferensi pers yang disiarkan dari STF Driyarkara Jakarta, Senin (5/2/2024).

Baca Juga: Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Harus Perhatikan Kritik Sivitas Akademika: Dinamika Politik

Simon mengaku para akademisi filsafat telah mengawasi sepak terjang pemerintahan Jokowi, khususnya usai Putusan No. 90 yang meloloskan anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

Menurut Simon, sejak putusan tersebut, Presiden Jokowi semakin menjauh dari harapan para pemilihnya, terutama terkait netralitas negara jelang pemilu dan semangat Reformasi melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

"Kami, seluruh civitas akademika, serta alumni sekolah tinggi filsafat dan teologi seluruh Indonesia menyatakan, Negara ini tidak boleh dikorbankan demi kepentingan kelompok atau pelanggengan kekuasaan keluarga," kata Simon.

Berdasarkan prinsip mukadimah UUD 1945, Simon menyerukan pemangku jabatan negara dan aparat pemerintah untuk mengingat sumpah jabatan dan memenuhi kewajiban seadil-adilnya.

"Kami meminta anda (Jokowi) berkompas pada hati nurani dan berpegang secara konsekuen pada Pancasila, dasar filsafat dan fundamen moral kita," kata Simon.

"Kembalikan keluruhan eksistensi Indonesia dengan menghormati nilai nilai politik yang diwariskan pendiri bangsa kita, bukan malah merusaknya lewat pelbagai pelanggaran konstitusional dan akal-akalan undang-undang yang menabrak etika berbangsa dan bernegara."

"Hentikan penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan pelanggengan kekuasaan. Selain kepada hukum dan prinsip demokrasi, anda bertanggungjawab kepada Tuhan."

Pernyataan sikap bersama ini turut ditandatangani oleh berbagai guru besar filsafat dan teologi, di antaranya Prof. Dr. Armada Riyanto (STFT Widya Sasana Malang), Dr. Elias Tinambunan (STFT St. Yohanes Pematang Siantar), Dr. Otto Gusti Madung (IFTK Ledalero Maumere), Dr. CB Mulyatno (Fakultas Teologi Wedabhakti Universitas Sanata Dharma), Dr. Barnabas Ohoiwutun (STF Seminari Pineleng Minahasa), Drs. Y. Subani, Lic. Iur. Can., (Fakultas Filsafat Universitas Widya Mandira Kupang), serta guru besar, dosen, mahasiswa, dan alumni STF Driyarkara.

Baca Juga: Uskup Agung Jakarta soal Sivitas Akademika Kritik Jokowi: Jika Tak Dengar Kritik, Bahayanya Tumbang