Timnas Amin Ungkap 3 Kejanggalan Pembagian Bansos dan BLT Jelang Pencoblosan Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.TV - Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas Amin) menilai ada kejanggalan terkait gencarnya pemberian bantuan sosial jelang hari pencoblosan Pemilu 2024. 

Juru Bicara Timnas Anies-Muhaimin, Tatak Ujiyati menjelaskan dalam pengamatannya ada tiga kejanggalan terkait pencairan bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan akibat dampak El Nino.

Tatak juga menilai pembagian Bansos jelang hari pencoblosan Pemilu 2024 lebih kental unsur politis dibanding tujuan dari Bansos tersebut. 

Kejanggalan pertama, tidak ada kedaruratan. Tatak menjelaskan pemerintah mengeluarkan bantuan langsung tunai (BLT) sebagai mitigasi risiko pangan akibat dampak El Nino. 

BLT ini menggantikan program BLT El Nino yang berakhir Desember 2023. BLT mitigasi risiko pangan ini diberikan selama tiga bulan mulai Januari hingga Maret 2024 sebesar Rp200 ribu per bulan.

Baca Juga: Kucuran Bansos di Tahun Pemilu 2024 Lebih Besar dari Pandemi Covid-19 2021-2022

Namun pencairan bantuan selama tiga bulan sebesar Rp600 ribu dicairkan pada Februari 2024. Di sisi lain, sambung Tatak, BMKG memperdiksi dampak El Nino berakhir Januari atau awal Februari 2024.

"Ketika dampak El Nino sudah ada kenapa memaksa digulirkan pada bulan Februari apalagi dibagikan tiga bulan sekaligus," ujar Tatak di program Sapa Indonesia Pagi KOMPAS TV, Kamis (1/2/2024). 

Kejanggalan kedua yakni adanya unsur yang memaksakan. Tatak menjelaskaan pencairan BLT biasa dilaksanakan di bulan Maret. Hal ini dikarenakan belum ada uang yang masuk ke kas negara dari pajak. 

Kejanggalan ketiga yakni mengapa Presiden Jokowi yang membagikan lansung BLT tersebut. 

Tatak menilai pembagian BLT yang dilakukan langsung oleh presiden menjelang hari pencoblosan sarat akan nuansa politik yang tak lain untuk kepentingan cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi.

Baca Juga: Cara Cek Penerima BLT Rp600.000, Bansos Baru Cair Februari 2024, Ini Info Lengkapnya

"Pembagian BLT ini juga dilakukan di daerah-daerah yang jumlah DPT banyak dan di daerah yang suara 02 ini belum terlalu bagus, seperti di Jawa Tengah dan Banten," ujar Tatak. 

Tatak mengimbau agar pemerintah lebih berhati-hati dalam memberikan bansos. Meski bansos sudah masuk agenda kerja pemerintah, di tengah kampanye dan tahapan Pemilu, bantuan tersebut bisa dianggap sebagai langkah kepentingan presiden untuk mendukung sang anak memenangkan Pilpres 2024.

"Kualat apabila memanfaatkan bansos, adalah uang rakyat, untuk rakyat tetapi dipakai untuk kepentingan politik personal," ujar Tatak.