Polemik Pinjol di ITB, Mahasiswa: Komersialisasi Pendidikan Harus Dihapuskan!

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pihak Institut Teknologi Bandung (ITB) tidak dapat langsung menghentikan skema pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) melalui cicilan pinjaman online (pinjol) meski mahasiswa mendesak.

Hal ini disampaikan Ketua Kabinet Keluarga Mahasiswa (KM) ITB Yogi Syahputra yang mengatakan perwakilan mahasiswa telah melakukan audiensi dengan Rektor ITB Reini Wirahadikusumah pada Selasa (30/1/2024).

“Pihak Rektorat mereka tidak bisa menghapuskan itu (skema pinjol) secara langsung,” kata Yogi dalam Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Rabu (31/1/2024). 

Baca Juga: Polemik Bayar Kuliah Pakai Pinjol di ITB, Ini Hasil Pertemuan Mahasiswa dengan Rektorat

Audiensi tersebut hanya mencapai kesepakatan bahwa pihak kampus tidak akan lagi menjadikan skema pinjol sebagai opsi untuk membayar UKT mahasiswa yang dipromosikan di kanal-kanal ITB.

Yogi menjelaskan, skema pinjol ini justru memberatkan mahasiswa. Ia menilai UKT yang sudah mahal akan semakin mahal apabila mahasiswa menggunakan skema pinjol karena bunga yang dibebankan cukup tinggi.

“Solusi pinjaman ini, saya rasa ini hanya menambah beban mahasiswa. Mereka bayar UKT Rp12 juta saja itu nggak bisa, mereka ditawarkan solusi untuk menggunakan pinjol, tapi mereka harus membayar Rp15,5 juta selama satu tahun,” jelas Yogi.

“Ini hanya merupakan bom waktu yang hanya akan menyulitkan mahasiswa di masa mendatang,” sambungnya.

Menurutnya, tanpa adanya skema pinjol pun, ITB sudah memberlakukan penetapan UKT yang tidak berkeadilan.

Mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi, kata Yogi, tak memiliki opsi lain selain menggunakan skema pembayaran pinjol. Akibatnya, mahasiswa justru terjerat utang. 

“Kenapa mahasiswa sampai memiliki tunggakan? Ada yang mencapai puluhan, ratusan juta. Hal ini terjadi, ITB tidak berhasil menjamin nominal UKT yang berkeadilan,” papar Yogi.

“Mereka tidak mampu membayar UKT yang terlalu tinggi. Ada mahasiswa yang mendapat 12 juta per semester, sedangkan orang tuanya gajinya UMR aja nggak sampai,” tambahnya.

Baca Juga: Bos Danacita Sebut Perusahannya Bukan Pinjol, Teken MoU dengan ITB Sejak 2023

Yogi berharap pemerintah dapat memberikan solusi yang efektif untuk permasalahan ini. Pemerintah, menurutnya, harus fokus pada tujuan utama pendidikan yaitu mencerdaskan anak bangsa.

“Komersialisasi dalam bentuk apa pun di dunia pendidikan harus dihapuskan. Pemerintah harus fokus pada tujuan utama pendidikan untuk dapat mencerdaskan anak bangsa tanpa ada skema yang memberatkan atau menindas mahasiswa itu sendiri,” pungkasnya.