Bansos Beras Dilanjut hingga Juni, Pengamat: Waktunya seperti Dicocokkan Skenario Pilpres 2 Putaran

JAKARTA, KOMPAS.TV - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai kelanjutan bantuan sosial (bansos) beras oleh pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi seperti dicocokkan dengan skenario Pilpres 2024 dua putaran.

Hal tersebut menurutnya bisa menimbulkan persepsi pemerintah menggunakan bansos untuk mendukung salah satu paslon.

Jokowi sendiri mengumumkan bansos beras akan dilanjutkan hingga bulan Juni 2024. Namun, setelah Juni, adanya bansos beras disebutnya tergantung ketersediaan anggaran.

Penyaluran bansos tersebut bertepatan dengan bulan pemilihan Pilpres 2024 jika berlangsung dua putaran. Pilpres akan berlangsung dua putaran jika tidak ada pasangan capres-cawapres yang meraih lebih dari 50 persen suara.

Baca Juga: Bansos Dirapel 3 Bulan Sekaligus, Anies: Harusnya Mengikuti Kebutuhan Rakyat, Bukan Kalender Politik

Hal tersebut pun menuai spekulasi mengenai dugaan politisasi bansos. Bhima menyatakan bahwa, jika melihat tekanan ekonomi dan masa pemerintahan Jokowi, bansos seharusnya bisa diteruskan hingga bulan Oktober atau bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan Jokowi.

"Ya, ini waktunya sepertinya dicocokkan dengan skenario apabila pilpres ada dua putaran. Jadi, pemilihan periode bansosnya saja sudah menimbulkan tanda tanya," kata Bhima, Selasa (30/1/2024).

Kondisi itu menurutnya semakin menguatkan pandangan bahwa penyaluran bansos kental dengan nuansa politis dibanding terkait masalah daya beli masyarakat miskin.

”Model bansos pakai pola BLT (bantuan langsung tunai) ataupun bantuan pangan akan menimbulkan persepsi pemerintah menjadi Sinterklas untuk mendukung salah satu calon,” ungkap dia.

Bhima menyampaikan, jika dirunut ke belakang, pemberian bansos cenderung naik signifikan jelang pemilu. Pada 2014, ia menyebut anggaran perlindungan sosial naik mencapai Rp484,1 triliun, kemudian dipangkas menjadi Rp276,2 triliun pada 2015 atau setelah pemilu berakhir.

Ekonom Celios itu pun menyebut kebijakan bansos pemerintah kontradiktif karena pemerintah terus menggenjot impor pangan, terutama beras. Di lain sisi, ia menyebut politisasi bansos rentan membuat bantuan tepat sasaran dan dikorupsi.

”Saling kontradiksi antara bansos dan impor. Harusnya impor bisa turunkan harga pangan sehingga tidak perlu kasih bansos besar-besaran. Jadi, kebijakan pangan beberapa bulan terakhir bisa dibilang belum mampu mengendalikan inflasi pangan,” kata Bhima dikutip Kompas.id.

Presiden Jokowi pun sudah mengumumkan bahwa bansos beras akan diteruskan hingga juni saat menyerahkan bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah (CBP) kepada masyarakat penerima manfaat di Gudang Bulog Sendangsari, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (30/1).

”Ini (bantuan beras) nanti akan diberikan pada Januari, Februari, Maret, setuju mboten? Yang tidak setuju angkat tangan. Setelah Maret akan dilanjutkan lagi April, Mei, Juni, setuju mboten?” kata Jokowi.

"Nanti setelah Juni saya akan hitung-hitung lagi APBN kita, kalau memungkinkan akan dilanjutkan lagi,” lanjutnya.

Baca Juga: Merespons Tudingan Politisasi Bansos, Tenaga Ahli Utama KSP: Prosesnya Panjang