Muhaimin Sebut 15 Tahun Lagi Nikel Habis: Pembangunan Butuh Keadilan Antargenerasi, Anakmu Dipikirke

YOGYAKARTA, KOMPAS.TV - Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menuduh pemerintah saat ini mengeksploitasi nikel "habis-habisan" sehingga merusak alam dan membuat harga komoditas tersebut anjlok.

Menurutnya, eksploitasi berlebih membuat cadangan nikel Indonesia cepat habis dan dikhawatirkan tidak bisa dimanfaatkan generasi berikutnya.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyebut bahwa berbagai kerusakan alam yang terjadi menunjukkan bahwa Indonesia butuh perubahan. Hal tersebut disampaikan Cak Imin ketika berkampanye di Yogyakarta, Senin (29/1/2024).

"Berbagai kerusakan terus dilakukan. Bagaimana kita saksikan rusaknya alam raya kita karena kerakusan segelintir orang," kata Cak Imin.

Baca Juga: Muhaimin Iskandar: Jangan Minta Tolong Orang Lain untuk Membantah Pendapat Saya

Cawapres Anies Baswedan itu menilai eksploitasi pertambangan sekarang justru menimbulkan lebih banyak "mudarat" dibanding "maslahat." Ia pun berjanji akan menerapkan prinsip pembangunan berkeadilan jika terpilih di Pilpres 2024.

"Contoh, ya, contoh. Nikel, nggak usah ngomong batubara, itu masa lalu yang suram. Nikel ini beberapa tahun terakhir ini dikelola habis-habisan. Dientek-entekke (dihabis-habiskan). Sampai saking akehe (saking banyaknya) diekspor, harganya nikel ambles, ambles," kata Cak Imin.

"Pembangunan itu butuh keadilan. Jangan kamu perkosa alam! Setuju? Pembangunan itu butuh keadilan. Keadilan yang pertama yang penting, keadilan antargenerasi. Anakmu tuh dipikirke!" lanjutnya.

Cak Imin pun mengklaim eksploitasi berlebih membuat cadangan nikel Indonesia tinggal tersedia untuk 15 tahun. Ia mengaku khawatir Indonesia di kemudian hari justru harus mengimpor nikel ketika membutuhkannya.

"Nek wis diangkut metu kabeh (kalau sudah diangkut keluar semua), suatu hari kita butuh nikel, justru kita mengimpor nikel kita sendiri dari negara lain. Itu namanya madorot," katanya.

Baca Juga: Simbol Dua Jari dari Mobil Dinas Presiden, Pengamat: Tidak Jelas Tindakan dan Sikap Bawaslu