Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye, TKN: Yang Tak Boleh Bikin Kebijakan Untungkan Paslon Tertentu

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman, menilai keberpihakan presiden dalam kontestasi pemilu tidak melanggar etika dan hukum.

Hal tersebut disampaikan usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dirinya boleh berpihak dan berkampanye.

Habiburokhman menuturkan, secara hukum, etika, dan konstitusi, presiden boleh berkampanye untuk pasangan calon (paslon) tertentu.

Menurutnya, yang tidak diperbolehkan adalah menggunakan kewenangan untuk menguntungkan/merugikan paslon tertentu.

"Rambu-rambunya yang tidak diperbolehkan, sebagaimana diatur dalam pasal 547 (UU Pemilu), pejabat negara, termasuk presiden, tidak diperbolehkan membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon,” kata Habiburokhman dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (24/1/2024).

“Jadi bahasanya bukan netral atau tidak netral, gradasi kenetralan kan ada macam-macam," lanjutnya.

Baca Juga: JK Sebut Jokowi Berubah karena Terlena Kekuasaan, Bandingkan Pemilu dengan Era Orba: 2024 Terburuk

Menurut Habiburokhman, terdapat perbedaan amanat netralitas antargolongan aparat/pejabat negara.

Ia menyebut aparat seperti TNI/Polri diwajibkan netral absolut, tidak punya hak pilih dan tidak boleh kampanye. Sedangkan pejabat seperti presiden dan menteri punya hak pilih dan boleh berkampanye.

Sementara Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran Meutya Hafid menyebut Jokowi belum menyatakan akan merapat ke paslon tertentu. Menurutnya, pernyataan Jokowi sebatas terkait hak presiden memihak dan berkampanye.

Meutya menyebut presiden boleh berkampanye selama tidak menggunakan fasilitas negara. Ketua Komisi I DPR itu pun menilai Jokowi belum menunjukkan keberpihakan kepada paslon Prabowo-Gibran.

"Artinya beliau tidak menutup kemungkinan, tapi beliau sampai saat ini berarti dengan jawaban beliau adalah masih netral. Menurut saya ini perlu dihargai, di tengah sekian banyak persepsi dan tuduhan, beliau tetap tidak menujukkan keberpihakan,” katanya.

"Ini dikait-kaitkannya dengan kami, paslon 02, makanya kami menjawab ini dalam kerangka itu. Kami menyampaikan bahwa TKN amat menghormati putusan presiden untuk tetap netral,” lanjutnya.

Baca Juga: Anies Serahkan Publik dan Ahli Hukum Nilai Pernyataan Jokowi soal Presiden Boleh Memihak

Sebelumnya, Jokowi menuai sorotan usai berkata dirinya boleh memihak calon tertentu. Dia menegaskan, presiden tetap boleh berpolitik selama tidak menggunakan fasilitas negara.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).

"Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masak gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh, Boleh. Menteri juga boleh. Itu saja, yang mengatur hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Itu aja," lanjutnya.