JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bicara soal tunjangan kinerja (tukin) bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam acara konsolidasi nasional KPU di Istora Senayan, Jakarta pusat, Sabtu (30/12/2023).
Dalam sambutannya, Jokowi bercerita bahwa ia sempat ditagih KPU oleh Ketua KPU Hasyim Ashari terkait tukin bagi KPU sebelum acara dimulai.
“Mohon maaf, tadi waktu akan masuk ke hall ini, saya ditanya Pak Ketua KPU, ‘Pak, tukinnya gimana?’,” kata Jokowi menirukan pertanyaan Hasyim.
Baca Juga: Laporan Ketua KPU untuk Jokowi di Rakornas: Pemilu di Indonesia Paling Rumit di Dunia
Jokowi mengatakan bahwa hingga saat ini ia belum meneken tukin tersebut. Ia lantas menanyakan tukin KPU ke Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno.
“Ternyata posisinya masih berada di Menpan-RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi). Jadi saya belum bisa menjawab pada pagi ini,” kata Jokowi.
Kendati demikian, Jokowi menjanjikan pencairan tukin KPU akan dilakukan pada Januari 2024 agar tidak mengganggu jalannya pemilihan umum (pemilu) yang akan digelar 14 Februari 2024.
“Saya akan berusaha agar pada bulan Januari akan bisa selesai. Urusan-urusan sensitif seperti ini jangan sampai mengganti tahapan pemilu,” ujarnya.
Baca Juga: Beberkan Pelanggaran Pemilu 2024, Tim Hukum AMIN Nilai Bawaslu, KPU, hingga Polisi Berat Sebelah
Selain menyinggung soal tukin KPU, Jokowi juga mewanti-wanti anggota KPU untuk bersikap netral dan tidak memihak dalam Pemilu 2024 nanti.
Menurutnya, penyelenggaraan pemilu merupakan hal yang sangat kompleks sehingga diperlukan tata kelola yang baik. Ia berpesan agar KPU menaati aturan yang ada.
“Bertindak sesuai aturan saja KPU bisa dicurigai ya, kan? Apalagi (jika) KPU mencoba untuk melenceng dari aturan,” ucapnya.
Sumber : Kompas.com
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.