Sembari Menghela Napas, Anies Sebut Rakyat Tak Percaya Terhadap Proses Demokrasi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, mengatakan bahwa rakyat Indonesia tidak percaya terhadap proses demokrasi yang saat ini berjalan.

Dalam debat perdana capres yang digelar di Gedung KPU RI, Anies mendapatkan pertanyaan dari panelis soal demokrasi, khususnya soal kepercayaan publik terhadap partai politik yang rendah serta kebijakan yang akan dilakukan untuk membenahi tata kelola partai.

Menanggapi pertanyaan itu, Anies pun menghela napas. Ia mengatakan bahwa tidak hanya partai politik yang mendapatkan kepercayaan publik yang rendah, tetapi juga proses demokrasi itu sendiri.

Baca Juga: Prabowo Sebut Hakim harus Independen, Ganjar: Komentar Bapak terhadap Putusan MK?

“Saya rasa lebih dari sekadar partai politik, rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi,” tegas Anies, Selasa (12/12/2023) malam.

Ia menjelaskan bahwa ada tiga poin yang harus diperhatikan ketika berbicara soal demokrasi, yakni kebebasan berbicara, adanya oposisi yang bebas, dan proses pemilu.

Menurutnya, kebebasan berbicara di Indonesia belum maksimal. Indeks demokrasi di Indonesia juga mengalami penurunan.

Diketahui, menurut Economist Intelligence Unit (EIU), indeks demokrasi Indonesia pada 2015 berada di angka 7,03 dan pada 2022 turun ke angka 6,71. Hal ini dipicu oleh beberapa faktor.

“Pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan secara karet kepada pengkritik, misal UU ITE, Pasal 14-15 UU Nomor 1 Tahun 1946. Itu membuat kebebasan berbicara terganggu,” jelas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Selain itu, Anies juga mengatakan bahwa oposisi saat ini sangat minim. Kemudian, soal pemilu, saat ini tengah diuji apakah pemilu 2024 akan dilakukan dengan netral, adil, dan jujur.

Baca Juga: Anies Baswedan: Dalam Sejarah Gubernur Jakarta, Saya yang Paling Banyak Berikan Izin Rumah Ibadah

Lebih lanjut, Anies juga menyinggung soal biaya politik yang mahal. Menurutnya, negara perlu memperhatikan keberlangsungan partai politik.

“Parpol memerlukan biaya, untuk kampanye, operasional partai. Sudah saatnya pembiayaan politik dihitung dengan benar,” pungkasnya.