APDESI saat Perangkat Desa Dituding Tidak Netral: Buktikan Dong, Tidak Hanya Sekadar Berpendapat

JAKARTA, KOMPAS.TV- Wakil Ketua Umum DPP APDESI Sunan Bukhari membantah kegiatan silahturahmi Desa Nasional diikuti perangkat desa yang tidak netral pada Pilpres 2024. Ia pun menantang pihak yang mendeskreditkan kegiatan Desa Nasional untuk membuktikan tuduhannya dengan tidak hanya sekadar berpendapat.

Pernyataan itu disampaikan Sunan Bukhari kepada Jurnalis KOMPAS TV Ikhsan Apriansyah, Selasa (21/11/2o23).

“Jadi kami perlu menegaskan bahwa kegiatan silaturahmi Desa Nasional Tahun 2023 itu adalah kegiatan rutin tahunan yang sekarang ini mampu mengakomodir 8 organisasi penggerak desa seluruh Indonesia untuk menyamakan langkah strategis dalam rangka mensukseskan pemilu 2024,” ucap Sunan.

Baca Juga: Prabowo-Gibran Efektif Recehkan Demokrasi, Pakar Ingatkan Jangan Gunakan saat Debat

“Jadi terkait dengan pandangan imparsial tidak netral yaitu perlu dibuktikan dong tidak hanya sekedar berpendapat.”

Dalam keterangannya, Sunan juga mengomentari soal rencana Tim Kampanye Nasional Ganjar-Mahfud yang akan melaporkan para perangkat desa ke Bawaslu.

“Itu hak ya, semua orang, semua badan, semua tim punya hak untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk kepentingan mereka, ya silakan saja dilaporkan itu hak mereka dan tentu kami punya data-data dan bukti otentik bahwa netralitas kami di dalam acara tersebut itu tetap kami jaga,” tegas Sunan.

“Tidak ada di situ yang namanya alat peraga kampanye, tidak ada di situ yang namanya deklarasi dukungan kepada salah satu calon.”

Baca Juga: Pakar: Elektabilitas Ganjar Pranowo Turun di Jateng Usai Serang Jokowi Jeblok soal Penegakan Hukum

Kata Sunan harus juga diingat bahwa kepala desa, perangkat desa dan badan permusyawaratan desa juga punya hak untuk memilih pemimpinnya di masa yang akan datang.

“Untuk apa, karena kultur budaya desa itu adalah pondasi utama di dalam rangka membangun Indonesia di masa depan. Kita ingin loh peradaban desa di masa depan itu menjadi maju,” ujar Sunan.

“Apalagi 2045 kita sudah pada era Indonesia emas, nah itu kita siapkan sekarang, makanya kita sekarang menyadari rekonsiliasi 8 organisasi penggerak desa itu adalah modal awal kita untuk menjemput masa depan yang kita cita-citakan bersama.”