Adik Prabowo Subianto Ungkap Indikasi Korupsi Mark Up Senjata di Kemenhan: Ini Lebih Gila

JAKARTA, KOMPAS.TV - Adik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan tentang indikasi korupsi di Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Ia menyebut, indikasi korupsi yang terjadi di Kemenhan berupa mark up atau pembengkakan anggaran pembelian senjata senapan canggih.

Menurut Hashim, harga satu senjata canggih yang sebenarnya sebesar 800 Dollar Amerika Serikat (USD) tersebut dibeli seharga 10.800 USD.

Baca Juga: Ganjar Sebut Drama Politik saat Berpidato di KPU: Drakor yang Sangat Menarik

Laki-laki yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Penasihat Partai Gerindra itu menyebut, Prabowo yang diangkat sebagai Menteri Pertahanan pada 2019 diminta menandatangani kontrak pembelian senjata senilai Rp51 triliun.

Akan tetapi, kata Hashim, nilai kontrak tersebut terindikasi korupsi mark up.

"Rp 51 triliun di atas meja dia. Dan waktu itu kami sudah dapat laporan, saya dapat laporan, di kontrak ini korupsi mark up-nya gila. Ini lebih gila, ini gila, ini gila, gilanya memang melampaui gila, Pak," kata Hashim, Rabu (15/11/2023).

Baca Juga: Gerindra Klaim Khofifah Gabung TKN Prabowo-Gibran, Struktur Segera Difinalkan

Ia menyebut, persentase mark up korupsi pembelian senjata senapan canggih di Kemenhan tersebut mencapai 1.250 persen.

"Ada satu senjata harga pabrik 800 dollar satu senjata senapan canggih, yang datang ke mejanya Prabowo harganya 10.800 dollar. Bisa dihitung, harga asli 800, yang datang ke meja Menteri Pertahanan 10.800 dollar, mark up-nya saya hitung," tuturnya. 

"Dan waktu saya lapor ke kakak saya, dia tidak mau percaya. Karena dia sudah bicara bocoran-bocoran berapa tahun, dia dikritik sebagai 'Prabocor' karena orang enggak mau percaya. Tapi yang diduga orang lebih jelek lagi. Ada orang yang lebih rakus lagi dari orang rakus," ujarnya.

Ia lantas mengingatkan, bahwa uang rakyat hampir dirampok oleh oknum yang tak bertanggung jawab.

"Ibu-ibu yang ada di sini kalau ke salon harus bayar pajak 11 persen di dalam tagihannya kan ada 11 persen, betul enggak? Itu uang itu yang dicuri, bagi orang yang bayar pajak penghasilan, ada orang yang bayar 30 persen, 35 persen itu yang dicuri," ucapnya. 

Hashim menyebut, kontrak senilai Rp 51 triliun yang ada di meja Prabowo pun akhirnya batal.

"Prabowo menolak godaan, saya bersaksi, saya saksi. Dia selamatkan uang kalian, your money, itu uang kalian. Dia selamatkan, ya Rp15-20 triliun dari tangan-tangan koruptor," kata Hashim, dilansir dari Kompas.com.