Ganjar: PDI-P Tak Boleh Ragu untuk Putuskan Pemecatan ke Bobby Nasution

JAKARTA, KOMPAS TV - Calon presiden (Capres) dari PDI Perjuangan atau PDI-P Ganjar Pranowo mengatakan, DPP PDI-P tak boleh ragu untuk melakukan pemecatan kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution. 

Diketahui, Bobby diusulkan dipecat sebagai kader partai berlambang banteng moncong putih itu setelah menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu memilih mendukung capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.   

"Kalau memang indisiplin dan aturan partai tidak ditepati, saya kira partai tidak boleh ragu dalam memutuskan itu (pemecatan kepada Bobby)," kata Ganjar di kantor KPU, Jakarta, Selasa (14/11/2023), dikutip dari laporan tim jurnalis KompasTV.

Baca Juga: Tak Lagi Penuhi Syarat Anggota, Bobby Ucapkan Terima Kasih ke PDIP

Menurutnya, keputusan Bobby mendukung Prabowo-Gibran di pesta demokrasi menimbulkan sebuah konsekuensi berupa menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu harus lmelepaskan statusnya sebagai kader PDI-P.

"Karena dari sebuah konsekuensi pilihan politik. Saya kira tindakannya (DPC PDIP Medan) sudah betul," ujarnya.

DPP PDI-P akan mempertimbangkan putusan DPC PDI-P Medan yang memecat Wali Kota Medan Bobby Nasution sebagai anggota partai. 

DPC PDI-P Medan telah memberikan surat pemecatan pada Senin (13/11/2023). Surat pemberhentian Bobby ditandatangani Ketua DPC PDI-P Medan dengan nomor surat 217/IN/DPC-29.B-26.B/XI/2023 tertanggal 10 November 2023.

Ketua DPP PDI-P Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat mengakui DPP PDIP telah menerima surat pemecatan Bobby dari DPC PDI-P Medan. 

Namun, menurut Djarot, surat tersebut baru sebatas usulan agar DPP memberhentikan Bobby dari keanggotan.

Sedangkan DPP sejauh ini masih meminta Bobby untuk mundur sebagai anggota PDIP dan menyerahkan kartu tanda anggota (KTA). 

Baca Juga: Respons Bobby Nasution soal Surat dari DPC: Terima Kasih PDIP Telah Support Saya

"Jadi nanti suratnya kan dikirim ke pengajuan dari DPC, ya kan, tembusannya ke DPP, nanti DPP akan memproses," ujar Djarot saat dikonfrimasi, Selasa (14/11), dikutip dari Kompas.com.