Ibas Ingatkan Pemerintah: APBN Harus Digunakan untuk Kurangi Pengangguran dan Kemiskinan

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, mengingatkan pemerintah agar menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara tepat guna demi kepentingan masyarakat. 

Misalnya, untuk mengurangi angka pengangguran, stunting, dan kemiskinan. 

Hal itu diungkapkan Ibas saat menyampaikan Laporan Badan Anggaran mengenai Hasil Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (12/9/2023).

Baca Juga: PKS Nilai Agenda Jangka Menengah Jokowi di RAPBN 2024 Sangat Tergantung dari Presiden Terpilih

"Fraksi Partai Demokrat memberikan 13 rekomendasi dan 7 catatan kritis guna memastikan APBN tahun berikutnya lebih sehat, tepat guna, serta dapat mengurangi angka pengangguran, stunting, dan kemiskinan ekstrem, dengan menjalankan kebijakannya berdasarkan prinsip keadilan dan kesejahteraan rakyat," kata Ibas. 

Dia mengatakan, pihaknya mengapresiasi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2022. 

Hal ini menunjukkan perbaikan signifikan dalam tata kelola keuangan pemerintah sejak 2016. 

Meskipun terdapat 16 temuan pemeriksaan terkait sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Ibas menyebut temuan ini tidak memengaruhi kewajaran LKPP tahun 2022.

"Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah untuk segera menindaklanjuti 16 temuan dan rekomendasi dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPP,” katanya.

Di akhir laporannya, Ibas mengucapkan terima kasih kepada media massa, baik cetak maupun elektronik, karena telah membantu penyebarluasan informasi terkait hasil pembahasan ini kepada masyarakat. 

Baca Juga: Komisi VI DPR Nilai RAPBN dan Nota Keuangan Jokowi Bisa Berjalan Mulus Jika Dieksekusi dengan Tepat

"Ini adalah langkah penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan keuangan negara," katanya.