Kuasa Hukum Sebut Lukas Enembe Tak Terima Gratifikasi, Singgung soal Ketiadaan Barang Bukti Cukup

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kuasa Hukum Gubernur Nonaktif Papua Lukas Enembe, Petrus Bala Pattyona menyebut, kliennya tidak seharusnya didakwa atas penerimaan gratifikasi.

Hal ini dikarenakan tidak adanya barang bukti yang cukup dalam proses investigasi yang dilakukan jaksa penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Dalam proses melakukan investigasi adanya ketiadaan barang bukti yang cukup, makanya itu tidak bisa menjadi pertimbangan gratifikasi," kata Petrus usai persidangan sidang lanjutan Lukas Enembe di PN Jakarta Pusat, Rabu (30/8/2023), seperti yang dilaporkan Jurnalis Kompas Tv, Karima.

"Karena gratifikasi yang penting adanya jabatan atau adanya hadiah atau janji," imbuhnya.

Selain itu, Petrus mengatakan, dari segi jabatan, kliennya juga bukan pengguna anggaran.

"Dari segi jabatan, gubernur bukan penerima anggaran. Pengguna anggaran ada di SKPD. Kepala dinasnya. Tidak ada hubungannya," tegasnya.

Di sisi lain, pemberian yang dikategorikan sebagai hadiah atau suap juga tidak bisa dibuktikan, sehingga hal tersebut menurutnya tidak cukup untuk mendakwa kliennya menerima gratifikasi.

"Hadiah atau janji yang diberikan harus sesuai dengan SKPD. Kalau tadi dipertanyakan seorang gubernur ada intervensi tapi tidak ada hubungan dengan pekerjaan proyek, maka itu tidak bisa," lanjutnya. 

Baca Juga: Status WTP BPK dalam Laporan Keuangan Pemprov Papua Jadi Penilaian Ahli Lukas Enembe Tidak Korupsi

"Si penerima hadiah itu harusnya SKPD yang berhubungan dengan misal, yang seharusnya menolak calon kontraktor tetapi malah menerima. Bagaimana dengan gubernur? Gubernur bukan pengguna anggaran. Dan tidak bisa dibuktikan adanya barang atau hadiah itu," jelasnya.

Lukas Enembe diproses hukum KPK atas kasus dugaan suap dan gratifikasi dalam proyek sejumlah pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. 

Dalam perkara ini, Lukas Enembe didakwa telah menerima suap dengan total Rp45,8 miliar dan gratifikasi senilai Rp1 miliar. 

Menurut jaksa KPK, uang puluhan miliar itu diterima Lukas bersama dengan mantan Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum Papua, Kael Kambuaya dan eks Kadis PUPR Papua, Gerius One Yoman.

Lukas Enembe didakwa dengan Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. 

Selain suap dan gratifikasi, Lukas Enembe juga dijerat kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). 

Untuk kasus TPPU, saat ini sedang bergulir pada tahap penyidikan di KPK.

Belakangan, lembaga antikorupsi itu mengatakan bahwa Lukas Enembe juga akan dijerat dengan dugaan korupsi penyalahgunaan dana operasional gubernur.

Baca Juga: Di Sidang Lukas Enembe Hakim Ingatkan ke Ahli: Berikan Pendapat Netral, Bukan Pesanan