PKS Tak Permasalahkan Arahan Pak Lurah dalam Pidato Jokowi: selama Tidak Gunakan Jabatan Presiden

JAKARTA, KOMPAS.TV - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR menilai pidato Presiden Joko Widodo mengenai istilah Pak Lurah yang melekat ke diri Jokowi, tidak terlepas dari kejujuran. 

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menilai betul atau tidaknya ada campur tangan Kepala Negara soal bakal capres ataupun cawapres, hanya Jokowi sendiri yang mengetahuinya. 

Ia juga mengingatkan kembali, Presiden Jokowi pernah menyatakan bakal turun tangan alias cawe-cawe di Pilpres 2024.

"Betul atau tidak itu kembali kepada kejujuran Presiden. Tetapi indikasi yang muncul membuat orang mengambil kesimpulan itu (arahan Jokowi)," ujar Jazuli di gedung DPR, Rabu (16/8/2023).

Jazuli menambahkan, dalam demokrasi, sah-sah saja setiap orang memberi pandangan dan penilaian siapa yang cocok menjadi kepala negara.

Baca Juga: Jokowi Klarifikasi Isu Arahan 'Pak Lurah' di Sidang Tahunan MPR, Begini Tanggapan KSP

PKS, sambung Jazuli, juga tidak masalah seandainya ada arahan Jokowi soal bakal capres ataupun cawapres di Pilpres 2024. Asal, tekannya, arahan Jokowi tersebut tidak menggunakan jabatan presiden. 

"Dalam demokrasi tidak ada masalah, selama mengarahkan itu tidak menggunakan jabatannya sebagai presiden," ujar Jazuli.

Adapun istilah "Pak Lurah" dan "Belum ada arahan dari Pak Lurah" diungkap dalam pidato Presiden Jokowi di sidang tahunan MPR bersama DPR dan DPD dalam rangka HUT ke-78 Kemerdekaan RI di gedung parlemen, Rabu (16/8/2023).

Presiden Jokowi menyatakan suasana politik saat ini sudah hangat-hangat kuku. Jokowi menyebut sedang ada tren di kalangan politisi dan partai politik. Setiap ditanya soal capres dan cawapresnya, mereka selalu menjawab dengan kalimat, "Belum ada arahan dari Pak Lurah".

Jokowi sempat berpikir dan bertanya-tanya, siapa sosok "Pak Lurah" tersebut. Belakangan Jokowi akhirnya tahu, istilah tersebut ternyata merujuk ke dirinya. 

Baca Juga: Ini Respons Surya Paloh soal Pidato Presiden Jokowi soal Sebutan 'Pak Lurah'!

"Ya, saya jawab saja, saya bukan lurah, saya Presiden Republik Indonesia. Ternyata Pak Lurah itu kode," ujar Presiden Jokowi. 

Presiden mengingatkan kembali ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres adalah partai politik dan koalisi partai politik. 

"Jadi saya ingin mengatakan, itu bukan wewenang saya. Bukan wewenang Pak Lurah. Bukan wewenang Pak Lurah, sekali lagi," ujar Presiden Jokowi

"Walaupun saya paham, ini sudah nasib seorang presiden untuk dijadikan paten-patenan, dijadikan alibi, dijadikan tameng," sambung Jokowi.